Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun pada 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa target penerimaan perpajakan tersebut meningkat 8,9 persen, jika dibandingkan dengan outlook pemerintah pada 2023 yang sebesar Rp2.118,3 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan pajak, pemerintah akan melakukan berbagai upaya. Seperti penerapan core tax system, hingga mendorong efektivitas dari implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Kita akan melakukan beberapa pembangunan reformasi, dari core tax system, meningkatkan kepatuhan dengan integrasi teknologi, joint program supaya penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber, antara bea cukai dan pajak,” katanya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).
Jika dirincikan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.986,9 triliun atau meningkat 9,3 persen jika dibandingkan dengan outlook 2023 sebesar Rp1.818,2 triliun.
“Ini artinya dengan pertumbuhan ekonomi 2024 yang ditargetkan 5,2 persen, tax ratio akan meningkat,” katanya.
Baca Juga
Target tersebut akan dicapai terutama dengan dilakukannya reformasi pajak, diantaranya dengan terus mendorong implementasi NIK sebagai NPWP, ekstensifikasi wajib pajak segmen high wealth individual (HWI), implementasi core tax system, dan pemanfaatan digital forensics.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan pemberian insentif secara terarah dan terukur, diantaranya untuk mendukung transisi ekonomi hijau, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), mendukung investasi dan hilirisasi melalui tax holiday dan tax allowance, mendukung UMKM, dan untuk mendukung kualitas SDM.
Secara total, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp2.781,3 triliun pada 2024. Di samping penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp473,0 triliun.
Penerimaan hibah juga ditargetkan sebesar Rp430,6 miliar, terutama ditujukan untuk mendorong penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
