Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pendapatan negara pada akhir kepemimpinannya atau pada 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun, naik 12,9 persen dari postur APBN 2023 yang mencapai Rp2.463 triliun.
Pada tahun depan, Jokowi menargetkan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
"Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun," paparnya dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).
Adapun, postur RAPBN 2024 juga merencanakan belanja negara senilai Rp3.304,1 triliun atau naik Rp242,9 triliun dari APBN 2023.
Secara rinci, belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah senilai Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan negatif Rp25,5 triliun, didorong bergerak menuju positif.
Defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) atau defisit APBN ditargetkan 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.
Baca Juga
Jokowi menekankan, untuk mendukung transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, Postur APBN 2024 harus tetap sehat.
Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati.
Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, Jokowi menyampaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5 persen hingga 5,7 persen.
Angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rentang 73,99 hingga 74,02.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menekankan kepada Jokowi untuk meningkatkan kualitas belanja. Pasalnya, realisasi belanja masih sangat rendah.
Puan menyampaikan, sejak 2019 pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas sebagai upaya mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya. Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting," ujarnya pada pidato dalam Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8/2023).
Ketua DPR yang mengenakan pakaian adat Kalimantan Barat tersebut mengungkapkan, di mana anggaran stunting dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat.
