Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 - 2024 mencatat bahwa kebutuhan pembiayaan guna mendukung infrastruktur transportasi di Indonesia mencapai Rp1.288 triliun.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menuturkan, kemampuan fiskal yang mampu diguyur oleh pemerintah untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur tersebut besarannya hanya mencapai 18 persen dari total kebutuhan atau sekitar Rp227 triliun.
Seiring dengan hal tersebut, Kemenhub saat ini tengah berupaya memperkuat porsi penyediaan pembiayaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif non-APBN. Salah satunya yakni dengan membentuk unit kerja baru bernama Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT).
"Kita harapkan adanya gap antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan ini akan semakin berkurang jika kita bersama-sama berniat melaksanakan pembiayaan kreatif,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (14/8/2023).
Nantinya, PPIT akan menjadi simpul pembiayaan kreatif yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.
Namun demikian, Budi menambahkan, realisasi program pembiayaan kreatif tersebut memerlukan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementerian atau Lembaga terkait mulai dari Kementerian Keuangan (kemenkeu), Bappenas, PT Penjamin Infrastrukktur Indonesia (PII) hingga sejumlah unsur terkait lainnya.
Baca Juga
Di samping itu, Menhub turut mendorong jajarannya untuk terus belajar dan menambah pengetahuan tentang berbagai skema pembiayaan kreatif yang ada. Di antaranya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pinjam pakai, sewa, ketupi, dan lain sebagainya.
“Kehadiran PPIT diharapkan dapat mempercepat realisasi kerjasama dengan pelibatan berbagai pihak baik itu BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. Kita ingin sektor non-pemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi dan bersama-sama membangun bangsa,” ujar Budi.
Adapun, saat ini terdapat 16 proyek prioritas di sektor transportasi, baik di tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, sampai dengan tahap operasi.
Secara lebih terperinci, lima proyek dalam tahap perencanaan yaitu Bandara Bintan Unsolicited, Bandara Komodo, Back Area Patimban, MRT Fase IV, dan LRT Bali Fase 1.
Kemudian, Kemenhub juga melaporkan bahwa terdapat enam proyek dalam tahap persiapan yakni, KA Prabumulih Tarahan, Bandara Singkawang, Pelabuhan Baubau, Terminal Tipe A Betan Subing, Lampung, Terminal Tipe A Purabaya, Jawa Timur, dan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad.
Selanjutnya, dua proyek dalam tahap transaksi yaitu Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Patimban. Lalu, dua proyek dalam tahap konstruksi yakni Bandara Kediri dan Proving Ground Bekasi. Serta satu proyek dalam tahap operasi yaitu KA Makassar-Parepare.
