Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melaporkan dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak mengalokasikan anggaran pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kemendagri Heri Supriyanto menyampaikan menurut data tersebut, Anggaran yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, tercatat secara total sebesar Rp84 miliar. Namun, tidak sepeserpun tercatat keberadaannya di NTT.
“NTT kami tidak menemukan datanya, ada satu provinsi yang tidak menyelenggarakan program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja di 2023. Ini jadi PR kami, kenapa kok NTT tidak menganggarkan,” ungkapnya dalam Sosialisasi Skema Normal Kartu Prakerja di Yogyakarta, Rabu (9/8/2023).
Menurut Heri, besaran anggaran pun masih terbilang kecil untuk keseluruhan provinsi. Tercatat yang tertinggi berada di Sumatra Utara, yang mencapai Rp19,96 miliar.
Sementara yang terendah selain NTT, yaitu Bali yang mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp25 juta.
Padahal, mengacu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tercantum kewajiban dalam urusan tenaga kerja.
Baca Juga
Permendagri yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, rencana kerja untuk tenaga kerja antara lain Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja yang dapat mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
“Kami berharap nanti diperlukan semacam pengalokasian pelatihan kerja di NTT,” tutup Heri.
Adapun, mengacu dalam data Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja, sejak dibuka pada 2020 hingga 2023 atau dari gelombang 1 – 57, total penerima manfaat sebanyak 17,75 juta orang.
Penerima terbanyak berada di Jawa Barat, yang mencapai 2,66 juta orang, sementara paling sedikit berada di Papua Selatan yang baru 2 orang.
Untuk NTT sendiri, tercatat terdapat 260.832 penerima sepanjang program Kartu Prakerja berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengko Sihombing menekankan, bahwa program yang muncul pada pemerintah Jokowi ini sebagai upaya meningkatkan angka satuan kerja yang pernah mengikuti pelatihan.
Per Februari 2023, mengacu pada survei angkatan kerja nasional (Sakernas), satuan kerja yang pernah mengikuti pelatihan mencapai 19,08 persen atau sekitar 27,97 juta orang dari total 146,62 juta angkatan kerja.
"Kartu Prakerja dapat meningkatkan angka sakernas, dapat meningkatkan kualitas SDM. Kami ingin menuju arah Indonesia Emas 2045," ujarnya.
