Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mendorong pertumbuhan industri hilir pasir kuarsa sebelum memberlakukan larangan ekspor.
Pemerintah memang berencana melarang ekspor pasir kuarsa guna meningkatkan nilai tambah bahan baku panel surya ini.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengatakan bahwa wacana tersebut merupakan hal yang baik guna meningkatan pendapatan negara. Namun, langkah larangan ekspor perlu didukung dengan pengembangan industri hilir dari pasir kuarsa.
“Pemerintah perlu terus mendorong dengan berbagai insentif dan kemudahan agar industri pasir kuarsa ini semakin tumbuh sehingga ekspor kita semakin berkualitas,” kata Mulyanto kepada Bisnis, Rabu (9/8/2023).
Mulyanto menyebut bahwa dirinya tidak masalah jika wacana larangan ekspor pasir kuarsa dilakukan. Namun, dirinya ingin sebelum rencana itu dilakukan, industri di dalam negeri dapat memaksimalkan potensi pasir kuarsa.
“Saya rasa ini hal yang bagus, apalagi kalau industri di dalam negerinya sudah siap menyerap,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah berencana memberlakukan larangan ekspor pasir kuarsa.
Dia menuturkan, cadangan pasir kuarsa di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Rencana tersebut bertujuan agar pasir kuarsa memiliki nilai tambah.
“Terserah orang mau protes, masa negara kita tidak boleh maju,” kata Bahlil dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Menurutnya, dengan mendorong hilirisasi pada komoditas pasir kuarsa Indonesia akan menjadi salah satu negara pemasok panel surya terbesar di dunia.
Adapun, pada Selasa (19/7/2023), Bahlil melakukan kunjungan ke fasilitas produksi Xinyi Group, salah satu perusahaan industri kaca dan solar panel, di Wuhu, China.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas rencana investasi Xinyi Group di Kawasan Rempang Eco-City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.
