Bisnis.com, JAKARTA -- Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) bersama anak usahanya PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) optimistis mendapatkan kontrak proyek jalan non-tol Trans Papua segmen Mamberano-Elelim. Saat ini proyek tersebut masuk dalam tahap negosiasi.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo mengatakan optimisme tersebut datang dari matangnya pengalaman pekerjaan jalan dan jembatan yang telah digarap dan dikelola HK selama ini.
"Saat ini proses pelelangan proyek ini sedang memasuki tahap negosiasi," kata Tjahjo kepada Bisnis, Jumat (4/8/2023).
Dia juga menegaskan bahwa sumber daya yang dimiliki HK saat ini sangat memadai termasuk dalam hal mendesain, membangun, investasi, mengoperasikan dan memelihara proyek tersebut.
Pembangunan jalan Trans-Papua ruas Jayapura—Wamena segmen Memberamo—Elelim (50,14 km) membutuhkan biaya investasi Rp3,52 triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp2,61 triliun.
Berdasarkan studi kelayakan proyek, Jalan Mamberamo—Elelim memiliki economic internal rate of return (EIRR) sebesar 24,32 persen dengan masa konsensi 15 tahun yang terdiri atas 2 tahun masa kontruksi dan 13 tahun masa layanan.
Baca Juga
Skema pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut akan menerapkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan pengembalian investasi berupa availability payment (AP).
Adapun, rencana proyek pembangunan Jalan Trans-Papua Mamberamo—Elelim merupakan major project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.
Di samping urgensi Jalan Trans Papua yang menjadi tulang punggung konektivitas non tol di kawasan tersebut, terdapat risiko yang menjadi perhatian pemerintah terutama yang berkenaan dengan masalah keamanan hingga biaya logistik yang tinggi.
Dalam hal ini, konsorsium HK dan HKI telah mempersiapkan diri sekaligus meracik strategi jika nantinya kontrak proyek tersebut didapatkannya.
"Konsorsium HK dan HKI akan melibatkan stakeholder di daerah Papua antara lain masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, beserta melakukan koordinasi dengan otoritas keamanan setempat," terang Tjahjo.
Sementara itu, untuk aktivitas logistik, HK juga akan melibatkan stakeholder setempat, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar proyek tersebut.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan ada beberapa kesulitan dalam mengeksekusi proyek jalan non tol tersebut, seperti intervensi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Pertama yang kita concern-kan masalah keamanan. Tentu kita sangat ketat sekarang memprogramkan di daerah-daerah yang kita sebut merah," kata Hedy kepada wartawan, belum lama ini.
Untuk mengatasinya, PUPR akan berupaya memperkuat keamanan dan keselamatan pekerja konstruksi. Bahkan, pihaknya akan disebut akan mengalokasikan anggaran lebih untuk meningkatkan keamanan.
Tak hanya itu, masalah akses logistrik untuk pembangunan konstruksi pun cukup berat karena jarak dan medan terjal yang perlu ditempuh kurang memadai. Namun, Hedy berharap ruas Jayapura-Wamena yang mencakup segmen Mamberano-Elelim dapat rampung 2024.
