Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penanganan pada 25 ruas jalan sepanjang 157 km di Jawa Tengah dengan nilai sekitar Rp601,7 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan hal tersebut dijalankan sebagai komitmen dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
"Sekarang sudah e-Katalog untuk pengadaan barang dan jasanya, mudah-mudahan Selasa (25/7/2023) besok sudah tanda tangan kontrak dan langsung dikerjakan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/7/2023).
Seiring dengan hal itu, Kementerian PUPR bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan peninjauan jalan daerah ruas Surakarta - Geyer - Purwodadi, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, pada Minggu (23/7/2023).
Adapun, total ruas Jalan Surakarta-Geyer-Purwodadi yang akan diperbaiki disebutkan sepanjang 59 km. Di mana, 8,7 km sudah dilaksanakan pengerjaannya sebelum Inpres Jalan Daerah diterbitkan. Sehingga sisanya akan dilakukan penanganan melalui Inpres Jalan Daerah.
"Kita tangani dan kita bagi ruas ini menjadi 10 spot. Sekarang progresnya sudah 56 persen," Pungkas Basuki.
Baca Juga
Untuk diketahui sebelumnya, penanganan Ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta, Dirjen Bina Marga sejak 14 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp97,4 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Deltamarga Adyatama. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan perbaikan jalan ini akan meningkatkan produktivitas pada jalur logistik dan akses ke destinasi pariwisata, khususnya Museum Purbakala Sangiran.
Sementara sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi masuk kategori rusak berat yang harus segera ditangani oleh Kementerian PUPR.
"Khusus untuk jalan ini, memang dari kecil saya setiap hari lewat sini, tidak pernah beres. Tetapi kalau konstruksinya seperti sekarang, memang dua kali lebih mahal, tetapi pemakaian bisa lebih dari 10 tahun. (Jadi) Kita berhitung untuk jangka panjang, lebih murah. Kalau jangka pendek memang lebih mahal," lanjut Presiden Jokowi.
Jokowi juga menambahkan, Inpres Jalan Daerah merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kondisi jalan daerah, seperti jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota secara nasional.
