Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong negara-negara G20 untuk terus menjaga kolaborasi antara menteri keuangan dan menteri kesehatan untuk siap siaga dalam penanggulangan pandemi, salah satunya melalui dana pandemi.
Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) ke-3 di bawah Presidensi India. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 17—18 Juli 2023 itu dibahas isu terkait ekonomi dan kesehatan global, keuangan berkelanjutan dan infrastruktur, arsitektur keuangan internasional, perpajakan internasional, serta sektor keuangan dan inklusi keuangan.
Khusus isu kesehatan global, Sri Mulyani menyoroti mobilisasi dana pandemi yang baru mencapai US$1,7 miliar, masih jauh dari kebutuhan dana yang sebesar US$10,5 miliar.
"Kami menyambut penyelesaian call for proposals oleh Pandemic Fund [Dana Pandemi] dan menantikan putaran pertama pendanaan yang akan masuk secara bertahap dalam beberapa bulan," katanya, mengutip siaran pers, Rabu (19/7/2023).
Selanjutnya, pada agenda keuangan berkelanjutan dan infrastruktur, Sri Mulyani menyampaikan ada berbagai faktor penting dalam mencapai tujuan bersama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda iklim bersama.
Faktor-faktor tersebut diantaranya keuangan transisi, skema pembiayaan campuran (blended finance), kebijakan yang menyeluruh baik dari fiskal, sektor riil, makro serta mikroprudensial, dan klasifikasi aktivitas transisi hijau.
Baca Juga
Untuk mencapai tujuan tersebut, imbuhnya, kolaborasi global dan upaya internasional, termasuk pendanaan internasional dan dukungan teknis, penting untuk membantu menurunkan biaya yang dibutuhkan oleh tiap negara untuk tetap berada di jalur dalam mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan bersama.
Terkait arsitektur keuangan internasional, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mendorong implementasi roadmap Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework) dari Bank Pembangunan Multilateral dan mendorong mereka untuk memiliki target konkrit untuk meningkatkan kapasitas pinjamannya.
“Indonesia menyampaikan bahwa G20 perlu memanfaatkan peluang untuk memperkuat Bank Pembangunan Multilateral dan investasi swasta untuk pembiayaan Barang Publik Global [Global Public Goods/GPG]. Indonesia dalam hal ini dapat menjadi test case untuk pembiayaan GPG melalui inisiatif Mekanisme Transisi,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, pada agenda perpajakan internasional, Sri Mulyani juga menegaskan kembali bahwa tujuan dari Solusi Dua Pilar, yaitu untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan kepastian.
Secara khusus, Pilar Satu akan memberikan alokasi keuntungan yang lebih adil untuk meningkatkan kesetaraan, sedangkan Pilar Dua ditujukan untuk mengatasi permasalahan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang masih tersisa.
Penyediaan peningkatan kapasitas kata dia sangat penting bagi anggota Kerangka Kerja Inklusif. Dia mengatakan, peningkatan kapasitas pada Pilar Dua harus diprioritaskan karena Pilar Dua akan segera diimplementasikan.
