Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kilogram (kg) langsung di pangkalan resmi milik Pertamina atau SPBU terdekat untuk mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) di level Rp16.000.
Anjuran itu disampaikan Pertamina lantaran tren kenaikan harga gas melon itu di beberapa daerah yang tidak terkendali beberapa waktu terakhir.
Area Manager Comm, Rel & CSR Ahad Rahedi menuturkan, harga yang tinggi itu sebagian besar berada di level pengecer atau toko kelontong yang berada di luar kewenangan Pertamina untuk melakukan pengawasan dan penertiban.
Ahad menuturkan, salah satu daerah yang mengalami kenaikan harga gas subisidi yang terbilang tinggi itu berada di Jawa Timur. Ahad menghawatirkan harga yang tertahan tinggi itu justru dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum di daerah.
“Masyarakat seharusnya tidak perlu resah, cara paling gampang adalah membeli di pangkalan resmi Pertamina atau SPBU terdekat agar mendapatkan stok yang selalu tersedia dengan HET sebesar Rp16.000, yang ditetapkan Gubernur Jatim,” kata Ahad seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (21/6/2023).
Ahad menambahkan, saat ini seluruh desa atau kelurahan di Jawa Timur minimal terdapat satu pangkalan resmi LPG Pertamina.
Baca Juga
“Pertamina sejak 2017 memiliki program One Village One Outlet [OVOO] LPG yang capaiannya sudah sejak lama mencapai 100 persen untuk Jawa Timur sehingga tidak ada alasan lagi orang cari LPG susah,” kata Ahad.
Saat ini, jumlah pangkalan LPG 3kg di Jawa Timur mencapai 39.931 pangkalan. Untuk stok LPG di Jawa Timur dalam keadaan aman sebesar 24.377 metrik ton dengan konsumsi harian mencapai 4.673 metrik ton.
“Masih banyak warga yang mengeluh di level pengecer tidak ada dan enggan ke pangkalan dengan alasan jaraknya jauh padahal di desanya terdapat pangkalan resmi dan stok selalu tersedia dengan harga HET,” kata dia.
Selain melakukan pengawasan kepada pengecer, Pemda juga diharapkan gencar melakukan sosialisasi konsumen LPG yang berhak dan tidak berhak sesuai amanat dalam SK Surat Edaran Dirjen Migas No. B2461/MG.05/DJM/2022.
“Masih banyak hotel, restoran, kafe yang menjadi ranah usaha dalam pengawasan Pemda yang menggunakan LPG 3 kilogram yang bukan peruntukannya. Mereka membeli di pengecer yang mengambil hak masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir di Nganjuk terjadi kondisi peningkatan permintaan dan kekurangan stok LPG di level pengecer. Pemda setempat bersama dengan Pertamina langsung melakukan sidak pekan lalu.
Kegiatan diawali dengan pengecekan stok terhadap pangkalan LPG 3kg di Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk dan Kelurahan Klurahan, Kecamatan Ngronggot dilanjutkan dengan sidak beberapa pelaku usaha.
Nanang Trisno S selaku Ahli Muda Pengujian Mutu Barang mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mengatakan, kondisi di Kabupaten Nganjuk untuk pasokan relatif aman,
“Kami imbau masyarakat membeli langsung ke pangkalan LPG 3 kilogram yang terdapat di masing-masing kelurahan atau desa lebih dari satu pangkalan,” kata Nanang.
Kabag Perekonomian, Infrastruktur dan SDA (Kabag Pisda) Kota Malang yang juga Sekretariat TPID, Eny Handayani menjelaskan, dari hasil pemantauan, distribusi gas dari Pertamina ke pangkalan gas berjalan normal sesuai alokasi.
Meski begitu, pihaknya tetap mencari alasan kondisi tidak normal stok LPG melon tersebut. Karena dari pemantauan kemarin, terdapat pengguna LPG 3 kg yang tidak sesuai peruntukan.
Dia menambahkan, dilihat secara pasokan ketersediaan LPG melon masih cukup karena dari masing-masing pangkalan masih normal mendapatkan pasokan dari Pertamina dalam 2 sampai 3 hari selalu 100 pcs atau tabung.
Atas kelangkaan yang terjadi beberapa waktu ini, Eny menduga adanya penjualan LPG 3 kilogram yang tidak tepat sasaran di level pengecer. Perlu diketahui LPG 3 kg adalah LPG bersubsidi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi warga mampu, terlebih pengelola usaha yang beromzet lebih dari Rp1 juta.
“Dalam sidak kemarin juga ditemukan beberapa usaha kuliner yang terpantau menggunakan LPG 3 kg. Kami bersama Pertamina langsung memberi imbauan untuk mengganti penggunaan gas bersubsidi tersebut,” ujar Eny.
