Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegur sejumlah pemerintah daerah yang belakangan memilih untuk menaikan harga eceran tertinggi atau HET gas LPG 3 kg subsidi yang jauh dari rata-rata harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menuturkan kementeriannya telah mengirimkan sejumlah surat peringatan dan petunjuk teknis atau juknis pada kepala daerah terkait untuk dapat menyesuaikan kembali HET gas melon tersebut di tengah masyarakat.
“Banyakan kelebihan-kelebihan itu kita kirim surat peringatan kenapa demikian, tapi kita juga berikan juknis, seperti formula lah jadi enggak terlalu jauh dari yang ditetapkan pemerintah,” kata Tutuka saat ditemui di DPR RI, Rabu (14/6/2023).
Tutuka mengakui salah satu penyebab tersulutnya harga gas tabung subisidi itu karena alur distribusi yang panjang untuk bisa sampai ke masyarakat atau rumah tangga penerima manfaat. Alur distribusi yang panjang itu menambah ongkos yang mesti ditanggung pengecer sampai dibeli konsumen.
Tren penguatan harga itu seharusnya tidak bertahan lama di tengah pelandaian asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude prices (ICP) pertengahan tahun ini.
Seperti diketahui asumsi perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 menggunakan patokan ICP US$90 per barel. Asumsi itu terkoreksi ke level US$70,12 per barel per Mei 2023. Adapun belakangan PT Pertamina Patra Niaga menggunakan prognosa CP Aramco di angka US$647,68 per ton untuk prognosa akhir tahun.
Baca Juga
Lewat ketetapan APBN 2023, nilai subsidi LPG 3 kilogram saat ini disetujui sebesar Rp117,84 triliun. Nilai subsidi gas melon itu mengambil porsi terbesar jika dibandingkan dengan subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Bantuan pemerintah itu tetap menahan HJE di angka Rp4.250 per kilogram selama satu dekade terakhir.
“Seperti di Kotawaringin kita survei tahun lalu sudah sampai Rp55.000 [harga LPG 3 kilogram] itu kan jauh sekali dari Rp18.000 di tempat lain,” kata dia.
Di sisi lain, dia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali alur distribusi hingga penjualan LPG 3 kilogram tersebut untuk menekan ongkos salur ke tengah masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyatakan akan mengkaji terkait permintaan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram.
Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel Hengky Putrawan mengakui usulan kenaikan HET gas LPG 3 kilogram memang sudah sering dilakukan oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sumbagsel.
"Iya ada (usulan) dan sekarang ini kami bersama tim terkait akan mengkaji usulan itu," kata Hengky kepada Bisnis.com, Rabu (14/6/2023).
Menurutnya usulan sejak beberapa tahun lalu itu meminta kenaikan HET gas LPG dari yang sebelumnya Rp16.500 menjadi Rp18.000 atau naik sebesar Rp1.500.
Hengky menjelaskan kenaikan itu memang sangat dibutuhkan. Terlebih di beberapa daerah lain seperti Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung juga telah mengalami kenaikan. Namun, hal itu tidak bisa direalisasikan begitu saja. Pasalanya, ada banyak faktor dan dampak yang muncul dari keputusan kenaikan itu.
"Seperti inflasi, LPG ini juga berpengaruh terhadap inflasi. Jadi kita juga harus memperhatikan dampaknya," tegasnya.
