Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dukungan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau terkait dengan percepatan realisasi dana Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US$20 miliar atau setara dengan Rp298,3 triliun (asumsi kurs Rp14.915 per dolar AS) untuk transisi energi di Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Trudeau di sela-sela KTT G7 di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Lebih dari itu, Jokowi mengatakan Indonesia meminta komitmen dana bantuan transisi energi yang dijanjikan JETP itu tidak dalam bentuk utang.
“Saya harap dukungan dana US$20 miliar dapat segera direalisasikan, tapi tidak dalam bentuk utang,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (20/5/2023).
Seperti diketahui, skema pendanaan JETP terdiri atas senilai US$10 miliar berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan separuh pinjaman JETP yang berjumlah US$10 miliar itu berasal dari pinjaman komersial yang dipimpin oleh GFANZ.
Baca Juga
“Separuhnya komersial per sekarang ya, karena ini datangnya dari aliansi perbankan yang US$10 miliar,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Kendati demikian, Dadan belum dapat memerinci ihwal besaran bunga dari pinjaman komersial tersebut. Dia mengatakan pembahasan ihwal besaran bunga pinjaman komersial itu masih berlanjut antara pemerintah Indonesia dan JETP.
Pemerintah bersama dengan kemitraan JETP menargetkan dapat merampungkan rencana investasi komprehensif atau comprehensive investment plan (CIP) pendanaan transisi itu pada 16 Agustus 2023.
Penghimpunan dana JETP itu rencananya bakal digunakan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga investasi baru pada pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) mendatang.
