Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi separuh dari pendanaan transisi energi yang dihimpun Just Energy Transition Partnership atau JETP berasal dari pinjaman komersial.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan separuh pinjaman JETP yang berjumlah US$10 miliar itu berasal dari pinjaman komersial yang dipimpin oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Aliansi perbankan swasta di bawah GFANZ itu terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Sementara pada sisi lainnya pendanaan JETP disokong lewat pembiayaan publik senilai US$10 miliar. Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
“Separuhnya komersial per sekarang ya, karena ini datangnya dari aliansi perbankan yang US$10 miliar,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Kendati demikian, Dadan belum dapat memerinci ihwal besaran bunga dari pinjaman komersial tersebut. Dia mengatakan pembahasan ihwal besaran bunga pinjaman komersial itu masih berlanjut antara pemerintah Indonesia dan JETP.
Baca Juga
Pemerintah bersama dengan kemitraan JETP menargetkan dapat merampungkan rencana investasi komprehensif atau comprehensive investment plan (CIP) pendanaan transisi itu pada 16 Agustus 2023.
Menurut dia, setiap perbankan memiliki tingkat bunga yang berbeda. Dia berharap bunga pinjaman komersial itu dapat ditekan lewat kombinasi garansi yang membuat risiko menjadi lebih rendah nantinya.
“Nanti akan kita kombinasikan ada dana-dana misalnya garansi, dengan adanya penjaminan risiko akan turun jadi bunga juga bisa lebih baik nanti di-blending kita arahnya,” tuturnya.
Dia menambahkan pemerintah turut mengajukan upaya pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) pada sejumlah industri pemurnian dan pengolahan atau smelter mineral di dalam negeri dalam proposal comprehensive investment plan (CIP) JETP.
Dia berharap pengajuan itu dapat meningkatkan kapasitas bauran energi pada sejumlah smelter yang saat ini tengah berupaya menaikkan produksi mereka.
“Energinya nanti supaya dekarbonisasinya seperti apa, kan mereka yang punya pembangkit besar ya,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengamankan dana awal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara serta peralihan menuju sumber listrik energi baru terbarukan (EBT) senilai US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) lewat kemitraan JETP saat pergelaran KTT G20 di Bali, akhir tahun lalu.
Di sisi lain, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berharap dapat menghimpun pendanaan murah dari JETP untuk menopang transisi energi di dalam negeri ke depannya.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, berharap bunga yang muncul dari sebagian pinjaman yang diberikan JETP dapat ditekan di sekitar level 3 persen.
Dengan demikian, Evy mengatakan program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta investasi pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang mengiringinnya tidak membebani ongkos pengembang nantinya.
“Di sekitar 3 persen ya bunganya,” kata Evy saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Di sisi lain, Evy menerangkan, sejumlah PLTU memiliki nilai keekonomian yang bervariasi untuk dapat dipadamkan lebih awal dari kontrak yang telah dimiliki. Besaran bunga yang diberikan JETP itu akan ikut memengaruhi kelayakan investasi untuk pensiun dini PLTU tersebut mendatang.
“Kalau memungkinkan kita dapat pendanaan dari [JETP] ini karena kan kuncinya itu bisa jalan kita dapat pendanaan murah, kalau tidak ini masih ada challenge,” ungkapnya.
