Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram setelah berkunjung ke Ibu Kota Amerika Serikat (AS), Washington, D.C bulan lalu.
Kejengkelan Luhut kali ini disebabkan karena belum jelasnya komitmen pendanaan transisi energi yang disampaikan pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) pada saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.
“Waktu saya ke Washington bulan lalu, kita paparin mereka bilang ya, terus saya bilang where is the money? Ao ao ngomong doang,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Seperti diketahui pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan Just Energy Transition Partnership atau JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Rencananya, himpunan dana itu bakal dimanfaatkan untuk membiayai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan mendatang.
Hanya saja, kata Luhut, hingga saat ini AS bersama dengan kemitraan JETP belum kunjung menyampaikan tindak lanjut dari kesanggupan penyaluran dana tersebut.
Baca Juga
“Kalau kamu kasih harga loan-nya dengan harga commercial loan lupakan. Kami bisa lakukan sendiri, kenapa kalian ngatur-ngatur, kalau kalian nggak bisa kasih interest-nya dengan AAA country forget it, karena kalian akan menganggu perekonomian kami," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung program transisi energi Indonesia saat ikut meresmikan Sekretariat JETP di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/2/2023) lalu.
Adapun, skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
“Indonesia mencatatkan investasi pada sisi industrialisasi yang pesat termasuk pembangkit captive yang terlepas dari grid untuk mendukung tambang dan pengolahan mineral,” kata Head of U.S. Department of State Richard Duke saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Hilirisasi mineral itu, kata Richard, menjadi posisi strategis Indonesia untuk mendukung ekosistem energi bersih global di masa mendatang. Dengan demikian, dia mengatakan, sokongan dana JETP diharapkan dapat mengakselerasi peralihan pembangkit dari berbasis batu bara menjadi energi baru terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan industri mineral tersebut.
“Untuk menggantikan operasi pembangkit batu bara menyusul permintaan yang tumbuh signifikan di tengah rantai pasok kendaraan listrik dan produk lainnya,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
