Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah membahas opsi impor darurat untuk 10-12 rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang pada 2023. Hal ini berkebalikan dari rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan rencana ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan moda transportasi ini. Hal tersebut mengingat sekitar 10 rangkaian kereta yang akan dipensiunkan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter pada 2023.
“Kami akan rancang impor darurat buat sekitar 10 sampai 12 trainset untuk kebutuhan yang 2023 saja. Ini akan kami diskusikan dengan BPKP, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,” katanya pada Rabu (12/4/2023).
Tiko melanjutkan, rencana impor darurat juga akan dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menargetkan keputusan terkait rencana ini akan keluar pada awal Mei 2023.
Dia menambahkan jenis dan spesifikasi rangkaian KRL yang akan diimpor juga masih sama seperti permohonan yang diajukan KAI Commuter sebelumnya.
Tiko menuturkan, pemerintah juga tengah merancang skema retrofit untuk memenuhi kebutuhan peremajaan KRL pada 2024. Saat ini pihaknya tengah menentukan kereta yang akan diretrofit serta kebutuhan dana untuk opsi ini. Dia memperkirakan proses pembaruan teknologi tersebut akan berlangsung sekitar 12 bulan
Baca Juga
Adapun, Tiko memastikan kebutuhan rangkaian KRL untuk 2025 sudah dapat diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka. Dia menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan rencana penyertaan modal pemerintah (PMN) ke PT Inka untuk 2024 guna menambah kapasitas bengkel perusahaan di Banyuwangi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menjelaskan, opsi seperti impor KRL, pembelian rangkaian baru, dan retrofit pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para penumpang KRL Jabodetabek.
Oleh karena itu, pihaknya terbuka untuk menerima opsi-opsi tersebut dalam upaya peremajaan armada kereta yang akan dipensiunkan pada periode 2023-2024.
“Kami terbuka dan dukung untuk seluruh opsi baik beli baru, impor, atau retrofit asalkan tidak menyalahi aturan yang berlaku,” jelas Risal.
Risal melanjutkan, salah satu tantangan dalam perawatan rangkaian KRL yang akan dipensiunkan dalam waktu dekat adalah ketersediaan suku cadang atau sparepart kereta tersebut. Menurutnya, pabrik penghasil rangkaian kereta tersebut belum tentu menyediakan atau masih memproduksi suku cadang terkait.
