Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.
Luhut menyatakan pemerintah masih mengumpulkan beragam saran masukan terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.
Dia menuturkan pihaknya saat ini masih mengacu pada hasil audit yang dilakukan oleh BPKP untuk rencana impor KRL bekas dari Jepang. Adapun, hasil dari audit BPKP tidak merekomendasikan dilakukannya impor rangkaian KRL bekas dari Jepang.
“Kita hanya liat dari hasil audit saja. Nanti kalau ada pertimbangan lain di luar audit BPKP akan kita lihat,” kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menjelaskan masalah utama yang harus diselesaikan dari impor KRL bekas ini adalah peningkatan kapasitas KAI Commuter.
Seto memaparkan, opsi untuk mengimpor KRL bekas dan memperbarui teknologi pada kereta lama atau retrofit hanya akan menyelesaikan masalah peremajaan armada. Padahal, saat ini pemangku kepentingan terkait tengah berupaya untuk meningkatkan jumlah penumpang yang dapat dilayani oleh KAI Commuter.
Baca Juga
Dia menuturkan, salah satu aspek yang harus dicermati lebih lanjut terkait penambahan dan peremajaan armada KRL adalah sistem persinyalan yang digunakan. Seto mengatakan, sistem yang digunakan pada KRL saat ini berbeda dengan moda transportasi kereta lain seperti LRT Jabodebek.
Seto menuturkan, LRT Jabodebek akan dioperasikan menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC) yang dapat mempersingkat jarak kedatangan antar kereta (headway) menjadi sekitar 1,5 menit.
Di sisi lain, rangkaian KRL yang saat ini dioperasikan oleh KAI Commuter masih menggunakan sistem fixed block atau blok tetap.
“Karena KRL memakai sistem ini, jarak kedatangannya mungkin bisa diatas 3 menit. Kalau jarak antar keretanya tidak bisa diperpendek, kapasitasnya tidak bisa ditambah. Masalah ini harus dilihat secara lebih komprehensif, saya kira ini juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian BUMN,” jelas Seto.
Adapun, Seto juga memastikan Kemenko Marves beserta pemangku kepentingan terkait lainnya akan melakukan rapat lanjutan terkait masalah impor KRL tersebut.
