Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menargetkan pembangunan IKN Nusantara tahap pertama yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan mencakup lahan seluas 1.700 hektare hingga tahun 2024, dari total 6.600 hektare wilayah KIPP.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan pengembangan wilayah pada tahap awal ini tidak dilakukan secara besar-besaran. Pasalnya, pemerintah tak hanya membangun infrastruktur dasar namun juga mewujudkan ekosistem lingkungan sosial yang seimbang di wilayah tersebut.
"Ya, 2.000 hektare saja sudah bagus [hingga 2024]. Jadi dari 6.600 hektare yang bisa dibangun kira-kira 3.000 hektare, yang kita sebut wilayah pengembang 1A itu 900 hektare, 1B 500 hektare, dan 1C 300 hektare, nanti sisanya adalah area hijau," kata Dhony kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Adapun, pada wilayah pengembangan tersebut akan meliputi berbagai macam bangunan mulai dari kantor-kantor pemerintahan pusat, hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), rumah tapak menteri, hingga fasilitas umum dan sosial lainnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN, Senin (3/4/2023) pihaknya menerangkan terkait dengan proses perolehan tanah di IKN yang dilakukan dengan 2 mekanisme, pertama pelepasan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pengadaan tanah melalui Kementerian PUPR dan ATR/BPN.
Dalam hal ini, KLHK berperan untuk melepas kawasan hutan seluas 36.150,03 hektare kepada Otorita IKN. Keputusan ini ditetapkan dalam SK Pelepasan Kawasan Hutan SK. 1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2023.
Baca Juga
Di sisi lain, pengadaan tanah di KIPP 1A yang dilakukan oleh tim pembebasan lahan (Kementerian PUPR, ATR/BPN, Pemprov Kaltim dan OIKN) telah diproses sebanyak 330 bidang, di mana 18 bidang telah dibayarkan dan 312 bidang sedang dalam proses. Sementara itu, pengadaan tanag di KIPP 1B dan 1C akan dibebaskan 128 bidang.
Terkait pengadaan tanah dan proses clen and clear dengan masyarakat setempat, Dhony beserta jajaran Otorita IKN bertekad untuk memproses sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku tanpa menyampingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal.
"Ada desa-desa, ada kecamatan yang memang masuk di dalam delienasi IKN. Nah itu yang kita perhitungkan semuanya supaya tidak ada yang terinjak hak nya," tandasnya.
Sebagai informasi, IKN Nusantara dibangun dengan mengusung konsep Future Smart Forest City di atas lahan seluas 256.000 hektare. Pembangunan tada tahap awal 2022-2024 yakni di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 hektare atau 25 persen dari total luas KIPP sebesar 6.600 hektare.
Sementata itu, 5.000 hektar3 lainnya akan dipertahankan sebagai area hijau. Dia menerangkan, saat ini ada sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
