Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita memastikan berbagai isu politik terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024 maupun pergantian presiden tidak akan mempengaruhi pembangunan IKN Nusantara.
Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, menerangkan optimisme tersebut hadir karena melihat IKN sebagai proyek dengan visi dan misi sekaligus progres yang terjamin keberlanjutannya.
"Kalau konsep dan implementasinya dalam rangka sesuai amanat undang-undang membangun pusat pertumbuhan itu jadi, nggak akan dilihat politiknya," kata Dhony kepada wartawan di DPR, Senin (3/4/2023).
Dia meyakini, pembangunan kota baru tidak akan melihat siapa dan seperti apa presiden maupun prinsip politik yang dipegang. Asalkan, pembangunan memiliki konsep yang kuat, terdapat diferensiasi, lingkungan yang aman, hingga infrastruktur yang mumpuni.
Apalagi, IKN memiliki captive market yang telah terbentuk sejak awal pembangunan. Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggodok rencana pemindahan 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN pada 2024.
"Berarti kan ini market confident-nya sebetulnya bagus," ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga, mengatakan pemerintah perlu kerja keras untuk dapat meyakinkan investor agar bersedia investasi di IKN.
Menurutnya, masih banyak calon investor yang ragu dan memilih untuk wait and see karena sejumlah alasan termasuk sentimen menjelang tahun politik dan isu ancaman resesi global.
"Pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa pasca2024 pembangunan IKN akan tetap berjalan terus siapapun presidennya. Ini butuh pernyataan resmi dari ketua-ketua parpol besar sebagai bukti dukungan terhadap IKN," kata Nirwono.
Dia melihat saat ini calon investor masih ragu karena ingin menunggu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski, sebagian investor tersebut telah membuat letter of interest terhadap IKN.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas memastikan sebanyak 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.
Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Di samping itu, pemerintah menyiapkan proses pemindahannya ke ibukota baru tersebut.
"Rencana pembangunan hunian untuk ASN, TNI dan Polri serta mekanisme pemindahannya. Terdapat 16.990 personil yang akan pindah. Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," kata Suharso dalam unggahan Instagramnya, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan hunian lainnya sebanyak 9.295 unit direncanakan dibangun melalui skema KPBU dengan estimasi biaya sebesar Rp35,8 triliun.
Selain itu, untuk pembangunan 5.110 unit rusun milik, pemerintah perlu mengajak investasi swasta atau pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp6,2 triliun. Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun 16.990 unit rumah ASN mencapai Rp51,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1684235555.jpg?w=348&h=261)
