Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mensinergikan penyusunan taksonomi pembiayaan untuk kegiatan transisi energi di dalam negeri.
Langkah itu dibuat seiring dengan minimnya partisipasi lembaga keuangan serta perbankan domestik dan luar negeri untuk ikut membiayai program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Padahal, program ini telah diumumkan pemerintah sejak pergelaran G20 di Bali, pertengahan November 2022 lalu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan sinergi itu berkaitan dengan upaya memasukkan kegiatan transisi energi ke dalam taksonomi pembiayaan yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, kegiatan transisi energi itu juga menyasar pada program pensiun dini pembangkit batu bara.
“Dimasukkan kegiatan transisi dalam taksonomi akan membantu mendorong pasar keuangan untuk menggunakan berbagai instrumen untuk transaksi transisi,” kata Febrio saat webinar Prospek dan Tantangan Energy Transition Mechanism (ETM), Rabu (29/3/2023).
Saat ini, kata Febrio, kementeriannya bersama lembaga terkait tengah menyusun metrik dan ambang batas yang ditetapkan untuk mengatur ihwal taksonomi pembiayaan pada kegiatan transisi energi tersebut.
“Standar transisi perlu dirancang kredibel dan berbasis sains sambil mengakomodasi kebutuhan Indonesia melanjutkan pertumbuhan ekonomi sepanjang upaya dekarbonisasinya,” tuturnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI tengah mendorong pembentukan taksonomi transisi untuk meningkatkan partisipasi pembiayaan murah dari lembaga keuangan internasional pada program pensiun dini PLTU di Indonesia.
Adapun saat ini, PT SMI selaku ETM Country Platform Manager telah menginisiasi program pensiun dini untuk dua PLTU di Indonesia di antaranya PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu.
“Kami berupaya mencapai kesepakatan mengenai apa yang disebut sebagai taksonomi transisi agar lembaga keuangan dapat berpartisipasi untuk melakukan pembiayaan kepada proyek pensiun dini,” kata Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad saat webinar Prospek dan Tantangan ETM, Rabu (29/3/2023).
Sebenarnya PT SMI sudah cukup awal menyampaikan perlunya pelonggaran klasifikasi pembiayaan PLTU pada panduan taksonomi hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permintaan itu malah muncul saat peluncuran program pensiun dini PLTU lewat skema ETM pada side events G20 Bali, pertengahan November 2022 lalu.
Pelonggaran itu diharapkan dapat menarik pembiayaan lebih masif dari sektor komersial pada upaya pensiun dini PLTU di dalam negeri. Seperti diketahui, taksonomi hijau yang diberlakukan OJK dinilai memiliki sentimen negatif pada portofolio pembiayaan aset PLTU dari beberapa mitra perbankan atau lembaga keuangan internasional saat ini.
“Proyek pensiun dini harapannya masuk dalam taksonomi transisi, agar dapat melibatkan partisipasi lembaga keuangan untuk mendukung upaya proyek transisi tersebut,” kata dia.
