Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mencatatkan belanja Rp182,6 triliun per Februari 2023, setara dengan 8,1 persen dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi belanja dalam dua bulan pertama 2023 itu tumbuh 6,0 persen (year-on-year/YoY) dari tahun lalu senilai Rp172,2 triliun. Realisasi belanja per Februari 2022 sempat terkoreksi 4,2 persen (YoY).
Total belanja per Februari 2023 terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (KL) senilai Rp76,4 triliun dan belanja non KL senilai Rp106,2 triliun. Belanja KL mencapai 7,6 persen dari pagu APBN, sementara belanja non KL di 8,5 persen.
Belanja KL pada Januari—Februari 2023 tercatat turun dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp78,6 triliun. Sementara itu, belanja non KL justru naik 13,4 persen (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp93,6 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan realisasi belanja KL terutama terjadi di pos pengeluaran perlindungan sosial. Pada Januari—Februari 2023 realisasinya Rp34,3 triliun, turun sekitar 29,8 persen (YoY) dari Rp48,9 triliun.
Belanja perlindungan sosial mencakup berbagai keperluan, seperti Rp9,6 triliun untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan bantuan kebencanaan. Ada pula Rp24,3 triliun untuk penyaluran berbagai subsidi dan Rp400 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa
Baca Juga
"Belanja KL seperti bantuan operasional sekolah [BOS], kami ingin akselerasi pada kuartal I/2023 untuk [belanja] PKH," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (15/3/2023) di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Adapun, kenaikan belanja non KL di antaranya didorong oleh penyaluran subsidi yang meningkat. Pada Januari—Februari 2023, belanja subsidi mencapai Rp24,3 triliun atau tumbuh 11,9 persen (YoY) dari Rp21,7 triliun.
Realisasi subsidi energi tercatat mencapai Rp11,8 triliun, yang mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) minyak tanah, liquid petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram, dan listrik. Lalu, subsidi non energi Rp12,5 triliun mencakup subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) tahun sebelumnya.
Peningkatan belanja non KL juga terjadi karena naiknya pembayaran manfaat pensiun, yang pada Januari—Februari 2023 mencapai Rp29,3 triliun atau naik 5 persen dari Rp27,9 triliun. Salah satu peyebabnya adalah peningkatan jumlah penerima pensiun, terutama PNS di daerah dari 1,9 juta pada 2022 menjadi 2,1 juta orang pada 2023.
"Dari sisi manfaat pensiun terjadi kenaikan 5,1 persen, penerimanya adalah [pensiunan yang merupakan peserta] Taspen senilai Rp25,6 triliun dan [pensiunan peserta] Asabri senilai Rp3,7 triliun," ujar Sri Mulyani.
