Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyampaikan pendanaan untuk pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral logam di dalam negeri masih terbilang seret.
Sekretaris Jenderal AP3I Haykal Hubeis mengatakan, perbankan serta lembaga pinjaman lain di dalam negeri masih cenderung khawatir untuk menempatkan uang mereka pada proyek pemurnian mineral logam tersebut hingga saat ini.
Padahal, kata Haykal, pembangunan smelter itu turut menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendukung hilirisasi mineral logam di dalam negeri.
“Karena memang faktor pengalaman, belum ada yang terbukti juga pendanaan di smelter bisa dijadikan referensi mereka untuk memberikan pinjaman,” kata Haykal dalam diskusi Energy & Mining Editor Society, Jakarta, dikutip Kamis (9/3/2023).
Apalagi, kata Haykal, industri pemurnian dan pengolahan itu relatif cukup baru bagi kreditur. Menurut dia, pemberi pinjaman masih berhati-hati untuk mempelajari potensi atau kemampuan perusahaan pengolahan tersebut untuk mengembalikan pinjaman mereka.
Alasannya, dia menggarisbawahi, pengembalian modal dari proyek smelter itu relatif panjang hingga rata-rata 17 tahun. Dia mencontohkan, PT Smelting Gresik bikinan PT Freeport Indonesia bersama dengan Mitsubishi Materials memiliki estimasi pengembalian modal sekitar 18 tahun sejak proyek itu beroperasi komersial 5 Mei 1999 lalu.
Baca Juga
“Smelter yang saya tahu mereka itu baru bagi dividen setelah 17 tahun, karakteristiknya begitu, memang usahanya besar, dana besar dan risikonya besar,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah belakangan ini tengah bertekad menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri hilirisasi global. Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa industri hilirisasi ini membutuhkan pembiayaan yang besar.
"Saya minta betul-betul diberi dukungan yang konkret [kepada perbankan] karena saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan," ujar Jokowi dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan (PTIJK) 2023 pada awal Februari 2023 lalu.
Kendati demikian, Jokowi meminta agar dukungan pendanaan terhadap industri hilirisasi ke depan dapat diberikan dengan tetap menerapkan kalkulasi, serta kehati-hatian yang tinggi.
Di sisi lain, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa pengembangan hilirisasi komoditas itu mempunyai kebutuhan dana yang banyak.
“Harus disadari bahwa smelter itu membutuhkan dana minimal Rp5 triliun sampai belasan triliun per smelter,” katanya.
Pengembangan hilirisasi, seperti dengan membangun smelter juga menurutnya mesti satu paket bersama pembangkit tenaga listrik.
“Akan tetapi, pembangkit dari PLN saja tidak akan mencukupi, jadi diambil batu bara,” ujar Jahja.
Sementara itu, perbankan asing hanya mau memberikan pembiayaan dengan bunga yang murah untuk smelter produk, tidak untuk batu bara. “Tugas bagi bank lokal jadinya berat,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
