Bisnis.com, JAKARTA - Tol laut telah berjalan selama sewindu, merintis rute baru yang menjadi gantungan transportasi barang bagi masyarakat di berbagai pesisir.
Jika dirinci, jumlah armada sebanyak 2 kapal dan 2 trayek pada 2015 bertumbuh menjadi 32 kapal dengan 39 trayek pada 2023. Jumlah trayek yang sudah bertumbuh pesat pun dinilai masih kurang seiring permintaan pemerintah daerah yang terus berdatangan.
Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi sudah mengingatkan hal ini sejak lama. Bahkan, sejak tol laut ini mulai dilaksanakan dengan skema subsidi. Menurutnya, tol laut bakal bernasib seperti subsidi BBM yang fokus pada subsidi konsumsi masyarakat, bukan pada insentif modal.
"Tol laut ini akan menyebabkan candu baru bagi masyarakat di daerah, karena setiap trayek yang sudah dilalui tol laut akan menjadi ketergantungan seiring harga yang dirasa semakin murah," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/3/2023).
Dia mengkritisi terjadi salah persepsi sejak awal terkait tol laut, karena subsidi yang diberikan hanya pada operasional kapal saja, yang sifatnya sangat fluktuatif, bergantung pada harga bahan bakar hingga kesiapan pelautnya. Subsidi jadi tergolong subsidi konsumsi yang sekali habis.
Sementara itu, subsidi yang tepat lanjutnya, seharusnya fokus pada penguatan hal-hal yang bersifat produktif seperti galangan kapal. Lebih jauh, skema tol laut masih belum efisien seiring dengan masih adanya sejumlah rute yang beririsan dengan rute komersial.
Baca Juga
Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Hendri Ginting menegaskan dari hasil evaluasi terdapat permintaan yang cukup tinggi untuk trayek baru tol laut, terutama atas permintaan dari pemerintah daerah (pemda).
"Isunya kekurangan kapal juga, makanya skema kami melibatkan swasta dengan titik kontainer di kapal swasta sehingga lebih murah. Walaupun trayek tambah banyak tapi ada pengurangan operasi," jelasnya dalam wawancara khusus bersama Bisnis Indonesia, Kamis (3/3/2022).
Salah satu operator pelayaran tol laut, Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengakui animo masyarakat yang tinggi tidak dapat diimbangi dengan penambahan kapal yang ada.
"Animo masyarakat yang tinggi tidak dapat diimbangi dengan penambahan kapal yang ada. Mengingat kapasitas muatan kapal yang cukup terbatas, saat ini," katanya kepada Bisnis.
