Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memastikan PT Pertamina (Persero) bisa memberlakukan penetapan harga BBM nonsubsidi secara fluktuatif dinilai wajar dan sesuai dengan regulasi yang sehingga tidak ada halangan untuk tidak diberlakukan.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan pemerintah telah menetapkan BBM penugasan atau BBM PSO, seperti Pertalite dan Solar. Jenis BBM PSO inilah yang harganya diintervensi oleh pemerintah selaku regulator.
Menurut Tulus harga BBM non-PSO yang fluktuatif sepertinya sudah menjadi hal yang biasa bagi konsumen, relevan dengan harga minyak mentah dunia. BBM nonsubsidi memiliki RON yang lebih tinggi. BBM dengan RON yang tinggi sebenarnya lebih menguntungkan konsumen karena kandungan kalorinya lebih tinggi.
"Lagipula pengguna BBM non-PSO kan tipe konsumen yang daya belinya lebih baik dari pada pengguna BBM PSO," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (28/2/2023).
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah, meyakini masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui informasi mengenai perbedaan jenis BBM dan harganya. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya bakal ditangani dengan sigap.
"BBM nonsubsidi sama dengan barang lain yang naik turun, tidak ada masalah," jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, bahwa harga BBM nonsubsidi bersifat fluktuatif, sehingga dievaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
Pertamina melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak.
"Pada dasarnya, harga BBM nonsubsidi sudah seyogya-nya harga pasar, namun untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir, maka pada kebijakan sebelumnya ketika harga minyak dunia tinggi pemerintah meminta Pertamina untuk tidak menaikan harga," kata Erick.
