Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera menyelesaikan proses penaksiran harga tanah (appraisal) dalam upaya merampungkan pembebasan lahan Tol Semarang-Demak Seksi 1.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah mendapat arahan dari Presiden Jokowi agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan begitu, pendekatan tanah musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.
"Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal dari Kementerian ATR/BPN," kata Basuki melalui keterangan resminya, dikutip Minggu (26/2/2023).
Basuki menerangkan, appraisal tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Upaya penyelesaian tersebut diharapkan dapat membuat seluruh ruas tol dapat beroperasi tepat waktu.
"Appraisal akan diselesaikan dalam 2 minggu ke depan agar kita bisa segera mulai konstruksi Seksi 1-nya. Jadi ditargetkan semua ruas Tol Semarang-Demak ini selesai pada akhir tahun 2024," ujarnya.
Adapun, Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 kilometer (km) yang dibangun dalam dua seksi melalui skema kerja sama badan usaha dengan pemerintah (KPBU) senilai Rp5,9 triliun.
Baca Juga
Seksi 2 ruas Sayung - Demak sepanjang 16,01 km merupakan porsi investasi badan usaha jalan tol (BUJT) yang dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium serta Konsultan Perencana Maratama-Studi Teknik (KSO) dengan Konsultan Supervisi PT Virama Karya (Persero).
Tol Semarang-Demak Seksi II ruas Sayung-Demak ini baru saja diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (25/2/2023).
Sementara itu, Seksi 1 untuk ruas Semarang/Kaligawe - Sayung sepanjang 10,39 km merupakan porsi dukungan konstruksi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun yang bersumber dari APBN.
"Seksi 1 sudah terkontrak semua sepanjang sekitar 10 km, sekarang sedang dalam proses pembebasan lahan," jelas Basuki.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan pembebasan lahan tersebut. Jokowi juga telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal tersebut.
“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu,” kata Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa BPN setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. Hadi juga menargetkan pada minggu ini permasalahan tersebut bisa selesai.
“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk supervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, saat peresmian Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Sayung, sejumlah warga menyampaikan persoalan yang dialami kepada Jokowi terkait dengan pembebasan lahan Tol Semarang-Demak Seksi I yang belum rampung.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan akan menyelesaikan persoalan secepatnya. Keluhan masyarakat sudah ditampung Jokowi dan disampaikan kepada menteri terkait.
"Tadi sudah ditemui dan Presiden mengatakan akan diselesaikan. Keluhan sudah ditampung dan langsung ditugaskan kepada para menteri. Insyaallah akan segera dibereskan. Nanti kami bantu," ucapnya.
Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I belum rampung dikerjakan. Jalur tol yang dibangun di atas laut itu terkendala pembebasan lahan milik warga. Warga tak mau jika lahan mereka dianggap hilang, meskipun kenyataannya lahan di sana sudah tidak terlihat lagi karena tertutup air laut.
