Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memulai pembahasan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan atau 2024 dalam Rapat Kabinet Terbatas bersama Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (20/2/2023).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam penyusunan anggaran tersebut, pemerintah fokus pada penurunan angka kemiskinan dan stunting.
“Pada 2024, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus dalam pelaksanaannya,” ungkapnya dalam Konferensi Pers, Senin (20/2/2023).
Program prioritas pertama, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen. Dengan demikian, Sri Mulyani menekankan kebutuhan pendanaan pada tahun ini dan tahun depan akan diprioritaskan untuk target tersebut.
Kedua, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting.
Sesuai arahan Jokowi dalam rapat tersebut, stunting harus menuju ke level 3 persen. Hal ini tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan di tahun ini dan tahun depan.
Baca Juga
“Jadi dua hal ini, penurunan kemiskinan ekstrem harus 0 persen dan kemiskinan headline di 6,5-7,5 persen. Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen, ini berarti perlu upaya tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” jelasnya.
Selain dua program prioritas tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan agar investasi yang masuk semakin meningkat, baik pada tahun ini dan tahun depan.
Adapun, dalam APBN 2023, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp456 triliun untuk subsidi dan bantuan sosial.
Program perlindungan sosial (Perlinsos) yang akan diberikan pada 2023, yaitu akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta penerima Program Kartu Sembako, dan 500.000 program Kartu Prakerja.
Selain itu, terdapat sebanyak 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN), 20,1 juta siswa penerima program Indonesia Pintar, dan 994.300 mahasiswa yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah).
