Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons kabar terkait urgensi pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Jakarta untuk mengatasi ancaman banjir dan kenaikan permukaan air laut.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan pemerintah pusat saat ini lebih memprioritaskan pembangunan bendungan untuk pengelolaan air. Sementara untuk proteksi banjir, pihaknya mengandalkan tanggul pantai yang ada.
"Dari PUPR belum, ini masih jangka panjang. Untuk pemerintah ini belum ke arah sana. Masterplan sudah ada, cuma yang belum ada keputusan politik untuk membangunnya," kata Endra saat ditemui di acara Water World Forum di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Di sisi lain, Endra menerangkan, masterplan terkait proyek tersebut. Menurutnya, Giant Sea Wall bukan hanya untuk proteksi air laut, tapi juga dapat dikembangkan untuk potensi bisnis dan ekonomi yang baru.
Hal ini juga berkenaan dengan penyempitan lahan di Jakarta, sedangkan pembangunan tanggul laut raksasa perlu melakukan reklamasi. Artinya, proyek tersebut perlu diiringi dengan pembangunan vertikal.
"Selain kita bangun tanggul itu juga ada jalan tolnya supaya apa, tanggul itu bisa kita bayar dengan tol. Tapi, itu masih jangka panjang, untuk jangka pendek kan yang kita bangun tanggul pantai," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) dilakukan agar Jakarta aman dari ancaman banjir dan kenaikan permukaan air laut.
Heru mengatakan hal tersebut usai menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) terkait National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Balai Kota, DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Adapun, Giant Sea Wall merupakan tanggul laut dalam proyek NCICD yang nantinya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun, Endra menegaskan, pemerintah belum memiliki kepentingan untuk memprioritaskan pembangunan Giant Sea Wall untuk Jakarta. Apalagi, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan pembangunan IKN Nusantara.
"Kita juga mau bangun di IKN, apa masih relevan NCICD? Itu kan hanya untuk Jakarta, mungkin akan dilakukan oleh pemerintah DKI tapi belum jadi prioritas untuk pemerintah sekarang," ungkapnya.
