Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membahas progres pembangunan proyek tanggul pantai dan tanggul laut raksasa, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bertemu dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Yusmada Faizal Samad dan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania untuk membahas terkait perkembangan proyek tersebut di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Heru menjelaskan untuk tanggul laut pihaknya akan bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk konsep ke depannya. Pihaknya menyebutkan akan menyerahkan seluruh konsep tata ruang ke pemerintah pusat.
“Tanggul lautnya akan bagaimana konsepnya mengenai nanti boleh dibangun di belakang tanggul itu konsep tata ruangnya itu bagaimana saya serahkan ke pemerintah pusat,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Sementara itu, untuk tanggul pantai, pihaknya akan bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi lahan. Usai disertifikasi, Pemprov DKI akan membangun beberapa sarana pada lahan tersebut.
“Karena kan ketika kami sudah menanggul pantai, ada lahan timbul yang milik Pemda DKI itu harus cepat kami sertifikatkan yang dekat dengan Pelindo. Sinergi dengan Pelindo kita membangun sarana untuk masyarakat ada taman, ada lapangan basket, kira-kira seperti itu dan tentunya harus ada pengamanan aset Pemda,” ujarnya.
Dikutip dari laman Dinas SDA, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) menyediakan solusi terpadu untuk menghadapi tantangan banjir, sanitasi, dan penyediaan air yang lebih baik.
Selain itu, konektivitas yang lebih baik dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan turut dimasukan ke dalam pengembangan wilayah pesisir Ibu Kota.
Hal tersebut sebagai prasyarat pengembangan ekonomi berkelanjutan di DKI Jakarta. Proyek pembangunan tanggul NCICD menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akan membangun tanggul di lintasan trace sesuai kewenangannya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung terkait proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Jokowi mengatakan untuk mengatasi banjir di Jakarta dan risiko air laut masuk ke daratan, pemerintah telah memulai pengerjaan tanggul laut di kawasan pesisir Jakarta.
Namun, dia menegaskan perlu adanya rencana jangka panjang berupa giant sea wall yang harus segera dikalkulasi secara matang.
“Urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan, tetapi dalam jangka panjang memang giant sea wall itu juga harus segera dikalkulasi dan juga segera dimulai,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama menyelesaikan proyek pembangunan tanggul laut di pesisir Jakarta. Menurut Heru, hingga saat ini, proses pembangunan tanggul oleh pemerintah daerah sudah berjalan 1,5 kilometer.
“Dari PUPR kalau tidak salah 11,5 kilometer dan [pemerintah] DKI sudah juga berjalan 1,56 kilometer,” ungkap Heru.
