Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi cadangan devisa Indonesia dari penerapan insentif Devisa Hasil Ekspor (DHE). Saat ini, pemerintah diketahui sedang menyiapkan stimulus tersebut.
Airlangga menyatakan bahwa untuk meningkatkan cadangan devisa, DHE akan diwajibkan parkir 3 bulan di Indonesia dengan dana yang ditahan sekitar 30 persen.
“Dari situ kita bisa menyimpan satu tahun itu US$40 miliar Nah, kalau itu kita lakukan US$40 miliar sampai US$50 miliar dalam 1 tahun, ini sebuah hal yang luar biasa,” ujarnya dalam B-Universe Economic Outlook 2023, Selasa (14/2/2023).
Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Perekonomian, cadangan devisa per Januari 2023 meningkat mencapai US$139,4 miliar. Hal tersebut mencerminkan bahwa dari sisi indikator eksternal, ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga.
Di sisi lain, Menko Airlangga turut menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan stimulus terkait dengan DHE bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Oleh karena itu dalam [Undang-undang] P2SK, itu sudah dimasukkan yang bertugas mengatur lalu lintas devisa. Bukan hanya dicatat. Jadi, ini adalah sebuah terobosan lagi. Transformasi yang dilakukan Pemerintah dan ini sifatnya antisipatif,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan instrumen operasi moneter valuta asing (valas) dalam bentuk term deposit (TD) valas guna mendorong penempatan DHE.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
Beleid itu bertujuan mendukung implementasi kebijakan moneter bank sentral dalam memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan pengaturan DHE.
Hal tersebut juga untuk memastikan DHE, khususnya dari komoditas Sumber Daya Alam (SDA), dapat ditempatkan dalam pasar keuangan domestik secara berkesinambungan.
“Kami berikan insentif yang menarik sesuai jangka waktunya, serta suku bunga kompetitif dari luar negeri,” kata Perry.
Sementara itu, dari sisi perbankan, term deposit valas DHE akan dikecualikan dari komponen dana pihak ketiga (DPK), yang digunakan dalam perhitungan giro wajib minimum (GWM) valas dan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM.
Perry menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi KSSK, OJK tidak memperhitungkan simpanan valas yang diteruskan kepada BI sebagai DPK. Begitu pun dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya memutuskan untuk tidak mengenakan premi terhadap dana yang masuk ke DHE.
