Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia menyodorkan delapan poin rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan di bidang rantai pasok.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan, rekomendasi tersebut yakni pertama, saling ketergantungan antar negara secara global telah mendorong perhatian yang lebih serius dalammenyikapi global supply chain.
"Pemerintah disarankan terus mencermati perkembangan global supply chain, untuk melihat dan mengambil posisi tawar Indonesia yang lebih kuat, serta untuk menjamin keberlanjutan," terangnya, Kamis (2/2/2023).
Kedua, pengembangan kebijakan hilirisasi oleh pemerintah sangat kita sambut positif karena sejalan dengan pandangan ALI bahwa kebijakan ini adalah dalam rangka mengembangkan value-added products and services. Termasuk dalam konteks ini adalah kebijakan tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih ketat dan proporsional.
Ketiga, ALI menyambut positif langkah pemerintah untuk juga menyiapkan Indonesia menghadapi ancaman krisis energi, baik melalui pengembangan energi baru terbarukan, termasuk konversi dari energi berbasis fosil ke berbasis elektrik. Pada 2023, ALI mendorong Pemerintah juga menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan konversi angkutan logistik berbasis BBM fosil menjadi listrik.
Keempat, pembinaan UMKM bisa diaragkan pada perspektif logistik berupa pengetahuan proses pengiriman yang efisien, packaging, ekspor-impor, penataan gudang, pemanfaatan teknologi, hingga pengembangan SDM.
Baca Juga
Kelima, sebagai bagian dari global supply chain, Indonesia diharapkan semakin mengembangkan sistem standardisasi, baik untuk barang maupun layanan. Khusus untuk logistik, Indonesia secara intensif sudah terlibat dalam kesepakatan standarisasi pada bidang packaging, alat angkut dan pallet.
"Disarankan agar hal ini terus ditingkatkan untuk menciptakan produk dan servis yang lebih berdaya saing tinggi serta menurunkan biaya logistiknya," ujarnya.
Keenam, ALI menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan isu logistik ini dalam konteks penanganan inflasi. Terlebih, logistik yang mahal menjadi salah satu pendorong laju inflasi.
Ketujuh, mendorong makin banyaknya sekolah ataupun perguruan tinggi membuka jurusan atau fakultas di bidang logistik dan di wilayah wilayah yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat industri, tidak hanya di Pulau Jawa.
Kedelapan, mendorong agar sosialisasi, pelibatan semua stakeholders terkait, termasuk pemerintah daerah, agar lebih intensif dilakukan serta melebarkan fokus kebijakannya menuju pembentukan ekosistem halal rantai pasok dan logistik secara bersamaan dengan halal finansial dan produknya.
