Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan sektor swasta dinilai perlu meramu kebijakan dan strategi yang tepat untuk efisiensi di bidang logistik agar fundamental ekonomi tetap kuat.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mesti berupaya bersungguh-sungguh mendukung industri yang berorientasi pada pertambahan nilai produk dan layanan serta melakukan peningkatan efisiensi yang tinggi secara konsisten pada sisi yang lain.
“Hal-hal itu pada akhirnya nanti, dapat membalikan neraca keuangan negara menjadi positif pada periode waktu tertentu,” ujarnya, Kamis (2/2/2023).
Mahendra berpendapat jangan sampai mengabaikan faktor-faktor kritis, seperti krisis energi, penerapan teknologi berbasis digital, serta peningkatan yang signifikan atas kontribusi UMKM nasional, yang diharapkan menjadi fokus utama, yang didukung oleh kompetensi sumber daya yang tinggi, kolaborasi yang produktif dan penegakan hukum yang proporsional untuk menunjang kepastian bisnis.
Menurutnya, pengembangan industri nasional untuk melahirkan komoditi dan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi perlu didukung oleh biaya logistik yang bersaing, dengan terus menerus mengupayakan pemangkasan biaya yang tidak efisien, termasuk simplikasi regulasi, standarisasi yang semakin baik dan penegakan disiplin yang tinggi.
“Pengalaman berharga menyangkut treatment manajerial atas bisnis startup, yang pada akhir 2022 terjadi gejolak negatif, perlu dijadikan pembelajaran agar kita tidak terlalu menggantungkan harapan tinggi yang sifatnya tidak sustain,” ucapnya.
Baca Juga
Mahendra menyatakan agar pemantauan dan pengembangan industri e-commerce perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak dan berfokus kepada penjual, agar dapat menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan masuk dalam pasar digital regional.
Dia menambahkan salah satu kebijakan yang sudah baik dijalankan adalah dengan menetapkan de minimis sebesar US$3 per consignment note untuk nilai barang-barang impor e-commerce adalah tepat dan melindungi produk-produk UMKM domestik.
