Bisnis.com, JAKARTA - Usulan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyesuaian biaya haji hingga saat ini masih terus dikaji. Ada kemungkinan, usulan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 masih bisa ditekan, artinya ongkos haji yang ditanggung jemaah tidak sebesar yang telah disampaikan.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan jika beberapa komponen BPIH bisa dihemat, maka BPIH menjadi lebih ringan.
Salah satu komponen tersebut adalah biaya penerbangan yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp33,9 juta. Hilman menjelaskan usulan biaya penerbangan sebesar Rp33,9 juta berdasarkan kurs dolar AS, biaya avtur, dan ground service yang akan didapatkan oleh jemaah.
“Selanjutnya kami ingin mendapatkan gambaran dari stakeholder penerbangan lainnya, semoga masih bisa ditekan,” ujar Hilman, dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (27/1/2023).
Apalagi, lanjut dia, ada peluang biaya penerbangan menurun lantaran proses pengerjaan runway atau landasan pesawat di Bandara Juanda Surabaya telah selesai.
Selain biaya penerbangan, komponen yang mungkin bisa ditekan ada biaya akomodasi di Mekah dan Madinah. Adapun saat ini, semua delegasi haji dari seluruh dunia mulai berdatangan ke Arab Saudi guna memesan layanan akomodasi.
Baca Juga
Kondisi tersebut membuat persaingan kian ketat dan kompetitif akibat permintaan yang melonjak tinggi. Selain itu, masih ada sejumlah hotel yang belum beroperasi pasca pandemi Covid-19 sehingga Kemenag berusaha untuk menemukan penginapan terbaik dengan harga yang relatif stabil.
Sementara itu, Wakil Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dalam webinar "Menelisik Kenaikan Bipih 2023", Jumat (27/1/2023) memberikan tantangan kepada Kemenag untuk meringankan BPIH 2023 yang dinilai terlalu berat bagi jemaah haji.
“Kalau kemudian ada respon dari masyarakat ini biaya terlalu tinggi, menurut saya mari kita sama-sama koreksi, rasionalisasi juga dalam kerangka kita belanja kebutuhan haji untuk jemaah haji Indonesia,” ujarnya, Jumat (27/1/2023).
Salah satu komponen yang bisa ditekan, selain biaya penerbangan adalah jumlah hari haji misalnya dari 40 hari bisa menjadi 30 hari. Sebagai upaya untuk mengurangi masa berhaji, politisi PDIP ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan kapasitas penerbangan.
“Itu akan sangat menurunkan biaya dalam lima hari misalnya. Toh dalam penjadwalan itu bisa sangat cukup menjalankan haji termasuk arbain di Madinah. Itu salah satu contoh yang kita minta Kementerian Agama untuk exercise, jangan langsung bilang nggak mungkin,” pungkasnya.
Usulan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih menjadi Rp69 juta beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Dalam usulannya, Kemenag mengusulkan porsi Bipih menjadi 70 persen (Rp69,19 juta) dari BPIH 2023 sebesar Rp98,89 juta, sementara porsi subsidi pemerintah yang diambil dari nilai manfaat BPIH menjadi hanya 30 persen (Rp29,7 juta).
Adapun porsi Bpih di 2022 tercatat hanya sebesar 40,54 persen (Rp39,88 juta) dari total BPIH Rp98,38 juta dan porsi nilai manfaat sebesar 59,46 persen (Rp58,49 juta).
