Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih belum akan membuka lelang untuk pembangunan Istana Wakil Presiden dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan pembangunan Istana Wapres dan Gedung DPR hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan, sehingga lelang proyek tersebut masih belum akan dimulai.
"Kami lagi bikin perencanaannya dulu, DPR belum, masih perencanaan, [Istana] Wapres perencanaan juga, yang disayembarakan kemarin perencanaan semua," kata Diana di Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Sebagai informasi, pada 28 Maret 2022, Kementerian PUPR telah memulai Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN Nusantara untuk Kompleks Perkantoran Yudikatif, Kompleks Istana Wapres, dan Kompleks Perkantoran Legislatif, dan Kompleks Peribadatan.
Untuk Kompleks Perkantoran Yudikatif juara pertama dimenangkan oleh karya berjudul Adil Ka Talino, juara kedua dengan judul karya Paramarta dan juara ketiga adalah Cakra Nusantara.
Sementara itu, untuk Kompleks Istana Wakil Presiden diputuskan tidak ada juara pertama, namun terdapat dua karya yang ditetapkan sebagai juara kedua yakni karya berjudul Huma Betang Umai dan Istana Kerakyatan, dan juara ketiga dengan karya berjudul Dwi Arya Wibawa.
Selanjutnya, untuk Kompleks Perkantoran Legislatif juga diputuskan tidak ada juara pertama, tetapi terdapat dua karya sebagai juara kedua yakni Sasana Swara Nusantara dan Rajut Swara Indonesia. Juara ketiga dimenangkan oleh Lingkar Demokrasi.
Sementara itu, untuk kompleks peribadatan, tiga karya terpilih ditetapkan sebagai juara kedua yaitu karya berjudul Humanity Beyond Religion, Cahaya Batang Haring Nusantara, dan Akur Rukun.
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pada 2022–2023, akan dilakukan pembangunan tahap awal di sebagian
KIPP tahap 1A Sub-BWP I.
Pada Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.
Relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN pada 2023 dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan pada awal 2024.
Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama pada kawasan IKN (KIKN).
