Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos Otorita Sebut Gedung DPR di IKN Mulai Dibangun 2025

Badan Otorita menyebut pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan.
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023).  ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menuturkan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun depan.

Bambang menuturkan, saat ini proses pembangunan Gedung DPR tersebut masih dalam tahap pembicaraan desain bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan 2025 [kemungkinan mulai dibangun]," kata Bambang saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin, (18/3/2024).

Bambang juga menyebut, rencana konstruksi Gedung DPR RI di IKN itu sebagai upaya menjadikan IKN sebagai kota yang menyeluruh.

Dia berharap, Nusantara sebagai Ibu Kota Indonesia ke depan dapat secara lengkap menjalankan landasan sistem pemerintahan yakni trias politica secara utuh.

"Kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politica di sana. Eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada. Sehingga, memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," pungkasnya.

Sebagai informasi, pengerjaan infrastruktur IKN saat ini terbagi dalam dua tahapan. Di mana, tahap 1 terdiri dari 40 paket senilai hampir Rp25 triliun dan paket 2 terdiri dari 49 paket Rp43 triliun.

Pembangunan Gedung DPR belum termasuk ke dalam 2 paket pekerjaan tersebut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah mengusulkan sebanyak 30 lembaga di luar Kementerian termasuk DPR dan DPD untuk tetap menetap di Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Adapun, secara keseluruhan pembangunan IKN tahap 1 hingga periode 7 Maret 2024 tercatat telah mencapai 77%.

Di mana, pada tahap pertama ini pemerintah memang tengah fokus menyiapkan ekosistem utama seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper