Bisnis.com, JAKARTA - Spesifikasi rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan usai disebut terlalu kecil oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan.
Adapun, rumah dinas menteri di IKN mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi. Ukuran rumah tersebut disebut tak sebesar perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Berdasarkan catatan Bisnis, Rabu (25/1/2023) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebutkan pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sebesar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024. Artinya, biaya rumah menteri senilai Rp14,4 miliar per unit.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan alokasi anggaran tersebut termasuk berbagai perabotan sehingga rumah sudah layak huni.
"Tentang harga ini karena speknya termasuk full furnished, jadi sudah termasuk isinya. Nanti memang Bapak dan Ibu Menteri yang akan menempati rumah tersebut, tinggal masuk saja," jelas Iwan.
Di samping itu, Iwan menjelaskan, 36 rumah tapak tersebut memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement. Dia menggambarkan perumahan tersebut akan mirip dengan Widya Chandra Residence di Jakarta.
Baca Juga
Lebih lanjut, pihaknya telah menyiapkan dua tipe desain rumah yaitu tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan hingga periode 8 Februari 2024, progres pembangunan RTJM hampir rampung dan telah mencapai 78%.
"Kalau pembangunan rumah tapak jabatan menteri tuh [progresnya] sudah 78%," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (16/2/2024).
Adapun saat ini diperkirakan progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri telah bertambah pada kisaran 80%. Pasalnya, Danis menyebut rata-rata progres proyek di IKN dalam 1 minggu meningkat 2 hingga 3%.
Seiring dengan hal itu, Danis optimis konstruksi rumah tapak jabatan menteri dapat mulai dilakukan commisioning pada Juni 2024 dan mulai siap ditinggali oleh para Menteri yang hendak pindah ke IKN pada Juli 2024.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sempat diprotes Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait dengan rumah menteri di IKN.
Dia mengatakan bahwa Luhut protes dengan ukuran rumah menteri di IKN yang mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi itu tidak sebesar perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
“[Rumah menteri di IKN] lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan pak Luhut bilang, lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Namun, dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/3/2024).
Basuki memastikan bahwa terkait fasilitas maupun perumahan menteri di IKN tidak semewah apabila dibandingkan dengan rumah menteri di Widya Chandra.
“Enggak [mewah]. [Fasilitasnya] Ya biasa kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat dan sama semua itu tipe bangunannya. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Jadi, engga lebih mewah, yang di [Widya Chandra] sini lebih mewah,” pungkas Basuki.
