Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sempat diprotes Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan terkait dengan rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia mengatakan bahwa Luhut protes dengan ukuran rumah menteri di IKN yang mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi itu tidak sebesar perumahan dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.
“[Rumah menteri di IKN] lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan pak Luhut bilang, lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Namun, dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/3/2024).
Di sisi lain, Basuki mengatakan bahwa dirinya akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024 ini. Mengingat pembangunan rumah menteri di sana telah rampung.
Meski begitu, dia memastikan bahwa terkait fasilitas maupun perumahan menteri di IKN tidak semewah apabila dibandingkan dengan rumah menteri di Widya Chandra.
“Enggak [mewah]. [Fasilitasnya] Ya biasa kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat dan sama semua itu tipe bangunannya. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Jadi, engga lebih mewah, yang di [Widya Chandra] sini lebih mewah,” pungkas Basuki.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengebut pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di IKN agar rampung pada Juli 2024.
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan hingga periode 8 Februari 2024, progres pembangunan RTJM hampir rampung dan telah mencapai 78%.
"Kalau pembangunan rumah tapak jabatan menteri tuh [progresnya] sudah 78%," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (16/2/2024).
Adapun saat ini diperkirakan progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri telah bertambah pada kisaran 80%. Pasalnya, Danis menyebut rata-rata progres proyek di IKN dalam 1 minggu meningkat 2 hingga 3%.
Seiring dengan hal itu, Danis optimis konstruksi rumah tapak jabatan menteri dapat mulai dilakukan commisioning pada Juni 2024 dan mulai siap ditinggali oleh para Menteri yang hendak pindah ke IKN pada Juli 2024.
Adapun, pembangunan rumah dinas untuk menteri sebanyak 36 unit di IKN menelan anggaran Rp519,06 miliar. Artinya, pembangunan untuk setiap unit rumah menteri di IKN menelan biaya Rp14 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto. Dia mengatakan, alokasi anggaran tersebut telah termasuk sejumlah perabotan, sehingga rumah sudah siap huni.
"Tentang harga ini karena speknya termasuk full furnished, jadi sudah termasuk isinya. Nanti memang Bapak dan Ibu Menteri yang akan menempati rumah tersebut tinggal masuk saja," jelas Iwan.
