Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI berencana menyiapkan panitia khusus (Pansus) program food estate usai menemukan sejumlah kejanggalan terhadap data dari program tersebut.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengutip temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, masih ada kegiatan atau program yang bermasalah, bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target.
“Salah satu contohnya adalah food estate di beberapa tempat. Kami Komisi IV sudah menyiapkan panja [panitia kerja] food estate bahkan beberapa mengusulkan pansus [panitia khusus]. Karena di situ banyak data yang palsu,” kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Pada kesempatan tersebut, Komisi IV meminta Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja di lingkungan Kementan.
Terutama, berkenaan dengan melemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen utama dengan instansi seperti Bapanas, Perum Bulog, Kemendag, Dirjen Anggaran, dan kementerian/lembaga lainnya.
“Saudara Menteri, yang berkhianat terhadap Anda, yang menusuk Anda, tidak mungkin orang dari jauh, itu orang dari dekat Anda. Saya hanya mengingatkan saja, berkali-kali saya sudah bicara, kita pernah bicara dari hati ke hati bahwa yang berkhianat pasti orang dekat, bukan orang jauh,” kata Sudin.
Adapun, pada pertengahan 2022, Komisi IV DPR RI juga pernah meminta agar panja food estate kembali diaktifkan. Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno, kala itu menyampaikan, adanya panja dimaksudkan agar pihaknya dapat mengontrol sekaligus mengawasi masing-masing lokasi yang menjadi fokus wilayah program food estate.
“Mohon agar Panja Food Estate untuk difungsikan agar kita mengkaji DAN mengontrol yang sudah berjalan di masing-masing lokasi Food Estate supaya jelas langkah Komisi IV DPR RI ini,” ujarnya.
