Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berhasil mengurangi penerbitan utang sebesar Rp255,2 triliun sepanjang 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan utang pemerintah sepanjang 2022 mencapai Rp688,5 triliun, turun 20,9 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2021.
Realisasi tersebut juga lebih rendah dari rencana awal dalam Perpres No. 98/2022 yang ditetapkan sebesar Rp943,7 triliun.
“Ini artinya defisit kita jauh lebih kecil sehingga kita tidak perlu menerbitkan surat utang sebesar yang tadinya direncanakan di awal, yang mana di Perpres disebutkan Rp943,7 triliun dan realisasinya di Rp688,5 triliun atau 73 persen,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).
Sri Mulyani merincikan, realisasi pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp658,8 triliun, lebih rendah jika dibandingkan dengan rencana awal sebesar Rp961,4 triliun pada Perpres No. 98/2022.
Selain itu, pembiayaan utang juga direalisasikan melalui penarikan pinjaman sebesar Rp29,7 triliun sepanjang 2022.
Baca Juga
“Dilihat dari pembiayaan ini, kita dalam situasi yang jauh lebih sehat dan terkendali dari pembiayaan utang dan penerbitan surat utang yang jauh lebih rendah untuk menstabilkan dan menyehatkan APBN,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, tahun 2022 pun menjadi tahun terakhir pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dalam mendukung pembiayaan untuk menangani dampak pandemi Covid-19.
Sepanjang 2022, pembelian SBN oleh BI berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) I mencapai Rp49,1 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas pembelian surat utang negara (SUN) sebesar Rp25,2 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp23,9 triliun.
Sejalan dengan itu, BI melalui SKB III telah membeli SBN sebesar Rp224 triliun melalui private placement, yaitu terdiri atas pembelian SUN sebesar Rp207,4 triliun dan SBSN sebesar Rp16,6 triliun.
