Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Ingatkan Jokowi dan Sri Mulyani soal Biaya Utang 2023

DPR mengingatkan kondisi suku bunga yang tetap tinggi akan menyebabkan biaya dana juga cenderung tertahan di posisi yang tinggi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dari Fraksi PDIP./Dok. DPR
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dari Fraksi PDIP./Dok. DPR

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR menilai bahwa pemerintah harus tetap berhati-hati terhadap biaya utang pada 2023, meskipun terdapat modal yang kuat dari baiknya kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun ini.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat sinyal sejumlah bank sentral akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Hal tersebut akan turut berpengaruh bagi Indonesia, baik terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia maupun keuangan negara.

Menurutnya, kondisi suku bunga itu akan menyebabkan biaya dana cenderung tertahan di posisi yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mewaspadai biaya dana utang pada tahun depan yang penuh ketidakpastian.

"Kita tidak boleh lengah, biaya dana bisa lebih tinggi di tengah situasi yang tidak menentu. Penting bagi pemerintah memitigasi dalam menyerap pembiayaan utang pada tahun depan," ujar Said pada Kamis (22/12/2022), melalui keterangan resmi.

Dia menyebut bahwa saat ini imbal hasil surat berharga negara (SBN) terbilang cukup moderat dari negara-negara lain karena berada di sekitar 6 persen sepanjang tahun ini. Hal tersebut menjadi salah satu modal baik bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi pada tahun depan.

Said pun menyebut bahwa indikator lain yang menjadi modal Indonesia adalah inflasi yang berada di 5,42 persen pada November 2022. Posisinya lebih rendah dari sejumlah negara, seperti tetangga di Asia Tenggara yakni Thailand (5,6 persen), Filipina (8 persen), dan Singapura (7,5 persen).

Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terhadap produk domestik bruto (PDB) pun lebih rendah dari rencana awal. Target defisit APBN 2022 adalah maksimal 4,5 persen, tetapi pada November 2022 realisasinya berada di 1,22 persen terhadap PDB.

"Sejumlah lembaga internasional juga menempatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sangat baik. IMF memperkirakan ekonomi kita tumbuh 5,3 persen, Bank Dunia 5,2 persen, ADB 5,4 persen, Bloomberg 5,3 persen. Artinya kita optimistis ekonomi tahun ini tumbuh di atas 5 persen," ujar Said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper