Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BP Tapera: Realisasi Penyaluran FLPP Capai 213.046 Unit

BP Tapera catat capaian penyaluran FLPP per 12 Desember 2022 sebanyak 213.046 unit dengan nilai Rp23,70 triliun.
Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan perumahan subdisi di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/1/2022). Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan perumahan subdisi di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/1/2022). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan realisasi penyaluran fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (FLPP) per 12 Desember 2022 mencapai 213.046 unit senilai Rp23,70 triliun.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Ariev Baginda Siregar yakin dapat mengejar sisa target penyaluran hingga akhir tahun. Adapun, target FLPP tahun ini, yakni sebanyak 226.000 unit. Artinya, BP Tapera masih perlu menyalurkan sebanyak 12.954 unit pada akhir tahun 2022.

"Dari target 226.000 unit, kami optimistis menuntaskan di akhir tahun. Optimisme ini berkat dukungan dari semua pihak termasuk bank penyalur dan para pengembang," kata Ariev, dikutip Rabu (14/12/2022).

Secara keseluruhan, total penyaluran FLPP sepanjang 2010 – 2022 telah mencapai 1.156.625 unit senilai Rp98, 88 triliun. Pihaknya akan melanjutkan optimisme tersebut dengan target 220.000 unit senilai Rp25,18 triliun pada 2023.

Sementara itu, untuk penyaluran pembiayaan Tapera per 12 Desember 2022 telah terealisasi akad pembiayaan sebesar 4.958 unit senilai Rp742,17 miliar.

Akad pembiayaan Tapera ini melalui Bank BTN, BRI, BTN Syariah, BSI, dan BJB, baik untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit renovasi rumah (KRR).

"Tahun Anggaran 2023, penyaluran pemanfaatan dana Tapera akan ditargetkan senilai Rp850 miliar atau 10.000 unit," ujarnya.

Ariev berharap agar program yang dikelola oleh BP Tapera, baik FLPP maupun Tapera, akan meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau.

"Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan rumah atau backlog,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper