Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti M. Adil mendapat sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022).
Dalam Rakornas yang diunggah di kanal YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pernyataan terkait iblis dan setan yang ditujukan ke Kemenkeu keluar lantaran dirinya mempertanyakan pembagian DBH (dana bagi hasil) minyak ke wilayahnya.
Pasalnya, produksi minyak di wilayahnya meningkat, namun DBH yang diterima justru mengalami penurunan.
Padahal, lanjut dia, harga minyak mengalami kenaikan imbas konflik Rusia dan Ukraina.
“Semenjak konflik Rusia dan Ukraina, [harga] minyak naik tapi kok [pendapatan Meranti] turun? Dan untuk bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya 100 dolar per barel lah naiknya cuma Rp700 juta?” tanya Adil kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman yang menjadi salah satu pembicara dalam Rakornas tersebut.
Adil juga mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk bisa bertemu dengan pejabat Kemenkeu yang menangani hal tersebut. Bahkan, dia sampai menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audiensi secara langsung, namun dari pihak Kemenkeu menawarkan untuk melakukan pertemuan secara online.
Baca Juga
Dalam pertemuan melalui Zoom, Adil menjelaskan pihak Kemenkeu tidak bisa menyampaikan secara rinci dan jelas. Namun setelah didesak, barulah dijelaskan bahwa perhitungan harga minyak menggunakan asumsi 100 dolar per barel.
“Sampai pada waktu itu saya bilang, ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan,” ujarnya.
Tidak puas, dia kembali meminta penjelasan kepada Luky. Apalagi, penghasilan minyak di Meranti mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu hampir mencapai 8.000 barel per hari. Tercatat tahun ini sudah ada 13 sumur baru di Meranti dan 19 sumur baru pada 2023.
Dia juga mempertanyakan kemana penghasilan minyak dari Meranti.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah [Malaysia],” tegasnya.
Dia bahkan meminta Luky untuk menghentikan pengeboran di wilayahnya, apabila tidak ada penambahan dana bagi wilayahnya. Di tambah lagi, BPS mencatat Meranti sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 25,68 persen pada Maret 2021.
“Kalau daerah kaya kami biarin aja, mau diambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrim. Seharusnya kami yang menjadi prioritas karena Pak Jokowi 2024 wajib 0 persen [kemiskinan],” jelasnya.
Adapun persoalan tersebut sudah Adil laporkan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Apabila persoalan ini tidak menemui titik terang, Adil akan membawa masalah tersebut ke Mahkamah.
“Kita tunggulah, ada tidak gugatan saya ke Mahkamah. Saya lagi nunggu pak Tito karena pak Tito adalah pembina saya selaku Mendagri, pembina kepala daerah. Izin pak, aku enek mandang bapak, aku tinggalkan ruangan saja,” kata Adil.
