Proyek MRT & LRT di Bandung hingga Bali Didorong Pakai Skema KPBU

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengedepankan skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) di Medan, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Sebelum rencana pembangunan MRT dan LRT di empat kota besar itu, pemerintah sudah cukup sering menggunakan skema KPBU untuk mendanai pembangunan infrastruktur transportasi. Contoh teranyar, pembangunan MRT Jakarta Fase 3 dan 4 yang mendapatkan pendanaan dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan.

"Secara pendanaan, diarahkan dengan menggunakan KPBU. Dengan begitu, pengoperasian tergantung dari proses pelelangan KPBU tersebut," jelas Direktur Sarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djarot Tri Wardhono, Rabu (30/11/2022).

Rencana pengembangan MRT dan LRT di empat kota besar itu sudah masuk dalam rencana strategis (renstra) Kemenhub. Saat ini, rencana pengembangan moda transportasi itu berada dalam tahap studi.

"Beberapa studi ada yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah," ujar Djarot.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek pengembangan jaringan transportasi MRT dan LRT di Medan, Bandung, Surabaya, dan Bali akan mencontoh DKI Jakarta. Apalagi, pengembangan MRT khususnya baru saja mendapatkan pendanaan dari tiga negara.

"Saat ini, DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif untuk percontohan pengembangan angkutan massal perkotaan. Tempat-tempat lain yang sekarang sedang akan dilakukan studi berkaitan dengan MRT dan LRT, yaitu Medan, Bandung, Surabaya, dan Bali," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (14/11/2022).

Budi Karya mengatakan bahwa pengembangan transportasi massal perkotaan sudah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Jokowi juga mendorong agar proyek infrastruktur bisa didorong dengan skema pendanaan kreatif non-APBN di tengah keterbatasan keuangan negara.

"Jadi Jakarta ini menjadi contoh dan daerah lain mulai dengan studi. Waktu pembangunannya ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah," terang Budi Karya secara terpisah di Istana Negara, Jakarta pada awal November 2022.