Bisnis.com, JAKARTA — Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membeberkan terdapat lebih dari 20 titik lokasi tambang pasir ilegal yang tersebar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang belakangan meresahkan masyarakat setempat.
Bahkan, Gibran blak-blakan mengatakan tambang pasir ilegal yang masif itu dibekingi oleh individu atau kelompok yang memiliki akses pada kekuasaan.
“Ya pak, ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Bekingannya ngeri,” kata Gibran melalui cuitan, 27 November 2022 lalu.
Cuitan itu disampaikan Gibran untuk menanggapi keluhan masyarakat lewat Twitter ihwal maraknya tambang pasir ilegal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Saat itu, pemilik akun Mr Agus @amr715882 meminta Gibran untuk melaporkan keluhan tambang ilegal itu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Alasannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo tidak kunjung menertibkan praktik tambang tanpa izin tersebut.
Baca Juga
"Mas..sampekan ke pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yg ada di kb.klaten,lebih dari 20 titik lokasi..tp dibiarkan. @ListyoSigitP @ganjarpranowo,” cuit akun Mr Agus di Twitter, 27 November 2022 lalu.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar membenarkan cuitan Gibran terkait dengan dugaan adanya individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membekingi kegiatan tambang ilegal di sejumlah daerah.
Melky menyoroti lemahnya aparat penegak hukum untuk menindak praktik tambang tanpa izin di daerah. Menurut Melky, situasi itu menunjukkan adanya persekongkolan antara oknum penegak hukum dengan pemain tambang ilegal di daerah.
“Para penegak hukumnya menjadi bagian terpenting dari masalah itu sendiri. Mereka berada di balik langgengnya operasi tambang ilegal,” kata Melky.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan kementeriannya bakal meninjau ulang muatan dan implementasi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang seiring dengan temuan meningkatnya kegiatan pertambangan tanpa izin atau Peti di tengah harga komoditas yang relatif tinggi hingga pertengahan tahun ini.
Arifin mengatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan pendapatan negara dari industri pertambangan tidak raib di tengah krisis energi saat ini. Di sisi lain, kajian intensif pada setiap RKAB itu dapat mengurangi risiko pada kerusakan lingkungan.
“RKAB yang memang memberikan pengaruh positif langsung kepada pemerintah tentu kita jaga, tapi RKAB-RKAB yang buram perlu ditertibkan,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (12/8/2022).
Secara keseluruhan, kalau mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tidak kurang dari 2.741 titik yang menjadi lokasi Peti, yang terdiri dari 96 lokasi Peti batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Kemudian, sekitar 2.645 aktivitas Peti mineral tersebar hampir diseluruh provinsi yang melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja. Perinciannya diperkirakan 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Selain itu, ada 133 lokasi di dalam WIUP dan 2.128 lokasi belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP yang akan diidentifikasi oleh Kementerian ESDM.
