Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat untuk segera mengajukan uji materiil terhadap Permenaker No.18/2022 tentang penetapan upah minimum 2023 ke Mahkamah Agung (MA).
Ketua bidang Ketenagakerjaan, Apindo Antonius J. Supit, menyampaikan saat ini belum dilakukan pengajuan gugatan. Namun dalam waktu dekat segera dilakukan gugatan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan UMP 2023 yang dinilai dualisme dengan UU Cipta Kerja.
“Kami akan ajukan judicial review ke MA, segera diajukan,” kata Antonius kepada Bisnis, Minggu (27/11/2022).
Meski belum ada waktu pasti yang disampaikan terkait pengajuan uji materiil. Namun, Apindo telah menunjuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayana, sebagai Ketua Tim Hukum untuk menggugat beleid yang menetapkan maksimal kenaikan upah minimum maksimal 10 persen pada 2023.
Sementara itu, Kadin menilai Permenaker No.18/2022 menjadikan PP No.36/2021 tentang Pengupahan salah satu acuan hukum, karena PP No.36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No.18/2022 memiliki kaitan dengan UU Cipta kerja.
Kadin melihat dengan dikeluarkannya Permenaker No.18/2022 ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Untuk itu diperlukan putusan yudikatif untuk menjawab keambiguan yang muncul.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyampaikan bahwa semangat yang ingin dikedepankan pelaku usaha adalah menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja, dan keadilan bagi pengusaha.
“Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan Asosiasi Pengusaha dan Seluruh Perusahaan Anggota Kadin terpaksa akan melakukan uji materiil terhadap Permenaker No.18/2022,” ujar Arsjad dalam keterangan resmi, Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa bahwa langkah hukum terpaksa ditempuh karena dunia usaha perlu kepastian hukum terutama untuk investasi.
“Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya,” lanjutnya.
Adapun, para buruh/pekerja meminta pengusaha untuk menerima Permenaker yang diteken 16 November 2022 tersebut yang merupakan jalan tengah dari pemerintah.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan mengancam akan melakukan demo setiap hari di kantor Apindo bila pengusaha mengajukan gugatan.
“Kami juga menolak awalnya, karena kami meminta 13 persen, tapi ya sudahlah kita tidak perlu ngotot-ngototan. Makanya, kami meminta Apindo berjiwa besar, jika tetap melanjutkan judicial review, saya pastikan semua kantor Apindo di tiap-tiap daerah akan kami demo,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam Konferensi Pers secara virtual, Jumat (25/11/2022).
