Bisnis.com, JAKARTA — Konsumsi pemerintah merupakan satu-satunya komponen pengeluaran yang mencatatkan kontraksi pada kuartal III/2022, yaitu sebesar -2,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef Rizal Taufikurahman menyampaikan, penurunan tersebut tercermin dari realisasi APBN untuk belanja barang dan jasa hingga September 2022 yang turun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
“Konsumsi Pemerintah tidak menjadi gas pertumbuhan tapi malah menjadi rem. Hingga September 2022, realisasinya sangat rendah yakni 61,61 persen,” katanya, Selasa (8/11/2022).
Padahal, dia mengatakan, peran APBN menjadi shock absorber dalam mempertahankan stabilitas dan pemulihan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi harus dioptimalkan.
“Khususnya realisasi alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di kuartal IV,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan penyerapan belanja APBN perlu ditingkatkan mencapai 100 persen dengan akurasi sasaran yang membaik khususnya untuk bansos dan perlindungan sosial terhadap masyarakat ekonomi lemah yang alami tekanan inflasi.
Baca Juga
Pada konferensi pers Senin (7/11/2022), Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan bahwa komponen konsumsi pemerintah berkontribusi sebesar 7,57 persen terhadap PDB.
"Kita bisa melihat bahwa pertumbuhan di seluruh komponen pengeluaran ini menunjukkan pertumbuhan, kecuali di konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi 2,88 persen," katanya.
Dia mengatakan, penyebab berkurangnya konsumsi pemerintah pada kuartal III/2022 di antaranya karena penurunan realisasi belanja barang dan jasa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
Selain itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya yang menjadi pengurang dari belanja pemerintah tidak mampu menolong realisasi konsumsi pemerintah.
.jpg?w=300&h=221)
