Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Menteri ESDM Terbitkan Permen Darurat Energi, Ini Penjelasan DEN

DEN menepis anggapan bahwa penerbitan aturan darurat energi sebagai respons pemerintah untuk menanggapi gejolak krisis energi.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 08 November 2022  |  19:46 WIB
Menteri ESDM Terbitkan Permen Darurat Energi, Ini Penjelasan DEN
Foto udara pekerja melakukan pemeliharaan transmisi jaringan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB, Senin (13/6/2022). ANTARA FOTO - Ahmad Subaidi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menepis anggapan bahwa pemerintah menerbitkan aturan darurat energi sebagai respons untuk menanggapi gejolak krisis energi di Indonesia saat ini.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12/2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan Perpres yang menjadi induk pada peraturan menteri itu sudah diterbitkan pada 2016 lalu. Adapun, penerbitan Permen itu menjadi keharusan sebagai aturan turunan dari Perpres dan petunjuk teknis pada kementerian atau lembaga terkait.

“Sehingga bisa difungsionalkan, Permen itu selalu peraturan di bawah Perpres untuk operasional di tingkat kementerian,” kata Satya saat dihubungi, Selasa (8/11/2022).

Satya berharap Permen itu dapat memberi tolok ukur yang jelas terkait dengan kondisi krisis pada setiap BUMN energi.

“Itu bukan karena ada kekhawatiran krisis sekarang, kalau kekhawatiran krisis kita kan sudah ada Perpres,” ujarnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menerbitkan aturan teknis terkait penetapan dan penanggulangan situasi krisis atau darurat energi dalam negeri.

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.12/2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Disebutkan di dalamnya bahwa krisis energi yang dimaksud adalah kondisi kekurangan energi, sedangkan darurat energi adalah kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi.

Beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu diantaranya mengatur mengenai batas minimum cadangan operasional dan kebutuhan energi yang digunakan untuk kepentingan publik, yakni bahan bakar minyak (BBM), listrik, liquefied petroleum gas (LPG), hingga gas bumi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Krisis Energi dewan energi nasional kementerian esdm
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top