Bisnis.com, JAKARTA — Pengendalian inflasi pangan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah di tengah tekanan ketidakpastian global, yaitu inflasi dan resesi.
Bambang Brodjonegoro, Mantan Menteri Riset dan Teknologi mengatakan bahwa tingginya inflasi di dalam negeri saat ini lebih disebabkan oleh inflasi harga bergejolak (volatile food) dan inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices).
Dia mengatakan tekanan inflasi yang tinggi harus dikendalikan untuk menjaga daya beli masyarakat, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Jadi pengendalian inflasi volatile food harus jadi prioritas utama pemerintah untuk menjaga daya beli, karena masalahnya di indonesia bukan berasal dari core inflation,” katanya di acara Global Economy: Reflections and Challenges for Indonesia Post G-20 Presidency, Rabu (2/11/2022).
Bambang, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan kecukupan produksi dan kelancaran distribusi.
“Pastikan produksinya memang cukup, jika tidak ya terpaksa impor, pahit memang, tapi the last option, daripada kita mengalami inflasi. Kedua, pastikan distribusi benar, jangan sampai ada penimbunan dan distribusi yang tidak merata,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Oktober 2022 mencapai 5,71 persen secara tahunan, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 5,95 persen. Secara bulanan, terjadi deflasi 0,11 persen.
Perkembangan inflasi tersebut dipengaruhi oleh inflasi volatile food yang mulai menurun menjadi 7,19 persen secara tahunan, dari September 2022 sebesar 9,02 persen. Penurunan dipicu oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan.
Selain itu, inflasi administered prices tercatat tetap tinggi sebesar 13,28 persen, yang disebabkan oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan dalam kota.
Sementara itu, inflasi komponen inti pada periode yang sama mengalami penguatan, menjadi sebesar 3,31 persen secara tahunan, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3,21 persen.
