Bisnis.com, JAKARTA - Program normalisasi kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (over dimension dan over load) atau Zero ODOL 2023 diperkirakan belum siap untuk diterapkan awal 2023.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan sejumlah stakeholders lainnya yang meliputi pemerintah dan pelaku usaha telah mendorong program tersebut sejak lima tahun silam. Terakhir, kebijakan Zero ODOL 2023 ditargetkan bisa terlaksana mulai Januari 2023.
Kendati demikian, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan bahwa sampai dengan saat ini baik pemerintah maupun pelaku usaha belum siap untuk meninggalkan kendaraan sarat muatan sepenuhnya.
"Menurut saya belum bisa [2023], tinggal beberapa bulan lagi namun belum nampak kesiapan. Masalah ODOL ini bukan hanya Kemenhub saja tapi ada kementerian dan stakeholders lain yang terkait," terangnya, Rabu (26/10/2022).
Pelarangan truk ODOL di jalanan juga mengalami pasang surut. Beberapa kali, truk ODOL sempat dilarang penggunaannya di jalanan bahkan sempat dikenakan hukum. Namun, saat ini diberikan keringanan khususnya bagi truk yang mengangkut barang pokok atau penting seperti sembako.
Sejalan dengan hal tersebut, Kemenhub sebagai salah satu stakeholders program Zero ODOL menggencarkan normalisasi ukuran (dimensi) kendaraan. Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemenhub mengungkap sudah ada 1.511 kendaraan yang dinormalisasi hingga 2021 terbanyak di Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat.
Baca Juga
Djoko menilai permasalahan utama di balik sulitnya penanganan truk kelebihan muatan yakni dominasi jalur darat untuk kegiatan logistik.
"Mayoritas pengiriman barang masih pakai jalan dan tidak dimanfaatkan moda lainnya," terang Djoko.
Oleh sebab itu, Djoko menyarankan agar pemerintah bisa mendorong pengiriman barang melalui moda lain seperti pada jalur rel atau kereta api. Dorongan bisa dilakukan melalui pemberian insentif dan lain-lain.
