Biaya Logistik Tinggi, Pemerintah Wajib Atasi Pungli Sampai Truk ODOL

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha logistik mendorong penataan ekosistem logistik yang lebih baik, seperti pungutan liar atau pungli, sampai dengan mahalnya tarif tol untuk angkutan barang menyusul adanya dinamika baru akibat penaikan harga BBM.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan penaikan harga BBM akan mendorong juga penaikan biaya logistik secara keseluruhan, yang saat ini sudah sebesar 23 persne terhadap PDB nasional.

Oleh sebab itu, Mahendra menilai harus ada sejumlah penataan terutama pada sektor transportasi yang memiliki porsi biaya hingga 9 persen terhadap 23 persen biaya logistik keseluruhan.

Pertama, penataan terhadap pungutan liar atau pungli. Menurutnya, saat ini masih ada pungli yang meresahkan pelaku jasa angkutan barang dan akhirnya menambah biaya operasional.

"Pertama tolong beresin pungli karena itu intangible cost atau tidak bisa dilihat. Kita itu di jalan dicegat dan dikasih sticker tidak resmi [di truk]. Jadi itu yang harus diberesin," ujar Mahendra, Selasa (6/9/2022).

Kedua, kewajiban penggunaan kendaraan berbahan bakar standar Euro4 dinilai sulit diterapkan karena pengusaha otomatis harus membeli kendaraan baru. Sementara itu, biaya investasi kendaraan baru berstandar emisi Euro4 masih mahal dan sulit untuk mendapatkan kredit pembiayaan dengan tenor jangka panjang.

"Terus soal DP-nya. Saat pandemi, pemerintah bikin relaksasi DP 0 persen buat mobil baru dan properti. Kenapa mobil logistik gak bisa?," terangnya.

Untuk itu, Mahendra lebih menilai konversi ke truk listrik akan lebih efisien karena tidak perlu membeli kendaraan baru. Dia juga menyebut biaya investasi yang dibutuhkan dalam jangka panjang akan lebih murah.

Ketiga, masalah kendaraan sarat muatan. Mahendra menilai tidak seharusnya pemerintah hanya menindak pengemudi atau pengusaha truk dalam masalah kendaraan over dimension dan over load (ODOL).

Pemerintah justru diminta untuk memperkuat daya tahan jalan agar tidak menambah biaya perbaikan setiap tahunnya.

Keempat, tarif tol yang mahal untuk angkutan barang. Mahendra mengatakan keberpihakan pemerintah kepada logistik bisa ditunjukkan dengan memberikan tarif lebih murah kepada angkutan barang, bukan sebaliknya.

"Tol untuk logistik harus lebih murah kalau mau berpihak kepada logistik. Volume yang lewat jalan tol paling banyak kendaraan logistik, sekarang jadinya pada lewat [jalur] Pantura," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel