Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesan Jokowi Ke Menteri: Ekonomi Indonesia Jangan Seperti Inggris

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Menteri agar ekonomi Indonesia jangan sampai melemah seperti Inggris. Apa alasannya?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan pada Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia (WCCE) ke-3 di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10). (Tangkapan layar ANTARA/Indra Arief)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan pada Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia (WCCE) ke-3 di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10). (Tangkapan layar ANTARA/Indra Arief)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan di saat sulit seperti sekarang. Arah kebijakan yang kurang tepat bisa membebani perekonomian, seperti yang terjadi di Inggris.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Airlangga dan para menteri telah bertemu Jokowi, di antaranya membahas perkembangan ekonomi terkini.

Menurutnya, Jokowi berpesan agar para menteri tidak gegabah dalam mengambil keputusan di masa sulit seperti saat ini. Presiden menekankan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

“Bapak presiden mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara hati-hati, jangan seperti yang terjadi di Inggirs, kebijakan yang dibuat membuat [nilai tukar] pounds jatuh,” ujar Airlangga pada Selasa (11/10/2022).

Inggris menetapkan kebijakan pengurangan pajak sebagai respons atas kondisi terkini, tetapi langkah itu justru memberatkan keuangan negara.

Alhasil, nilai tukar poundsterling jatuh dan sektor keuangan terbebani.

“Kita lihat di Indonesia depresiasi rupiahnya 6 persen, tetapi relatif masih lebih tinggi dari negara lain termasuk Malaysia, Thailand, sehingga relatif indonesia lebih moderat,” ujar Airlangga.

Jokowi menyampaikan bahwa terdapat 28 negara yang akan memperoleh bantuan dari International Monetary Fund (IMF).

Dari 28 negara, 14 di antaranya sudah masuk daftar penerima bantuan dan 14 lainnya masih dalam proses.

Bantuan diberikan karena terdapat negara yang ekonominya tertekan setelah pandemi Covid-19 serta saat ini ketika harga komoditas dan pangan melambung.

Jokowi menilai bahwa masalah itu bisa menimbulkan dampak lebih besar dari krisis 1998, sehingga perlu hati-hati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper