Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan agar seluruh proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah harus memenuhi unsur kualitas dan estetika sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (10/10/2022), Basuki menekankan khusus pada infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik infrastruktur.
"2022 ini kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan kompetensinya," kata Basuki dalam keterangan resminya, Senin (10/10/2022).
Basuki mengatakan tiga hal yang diperlukan dalam upaya menjamin kualitas pekerjaan, yaitu penuhi kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) serta lakukan perencanaan yang berkualitas pada tahap pra konstruksi. Setelah itu pada masa kostruksi lakukan pengawasan yang ketat di lapangan.
Sementara itu, dia juga menginstruksikan untuk pelaksanaan program TA 2023 harus sudah dapat selesai dan berfungsi pada akhir 2023 atau paling lambat semester I/2024. Termasuk juga lembaga pengelola infrastruktur yang akan beroperasi sudah terbentuk.
Basuki menjelaskan fokus pekerjaan infrastruktur permukiman hingga 2024 adalah penyelesaian infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi. Pembangunan infrastruktur baru hanya dapat dilaksanakan atas perintah presiden.
Baca Juga
“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara dengan baik," kata Menteri Basuki.
