Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok skema pembiayaan baru untuk kepemilikan rumah dengan cara membagi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau staircasing ownership.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastrukutr PUPR Herry Trisaputra Zuna menerangkan konsep pembiayaan tersebut berbentuk share equity di mana kepemilikan rumah di bagi menjadi dua. Untuk itu, umumnya skema pembiayaan ini diperuntukkan bagi hunian vertikal.
"Jadi KPR nya kita bagi, pertama KPR-nya 25 persen. Sehingga cicilan KPR-nya 25 persen dari harga yang semula, tetapi di 75 persennya ini harus sewa," kata Herry di Kompleks Kementerian PUPR, Selasa (4/10/2022).
Dia menerangkan, staircasing ownership lebih menjawab tantangan dalam kepemilikan rumah, di mana tujuannya untuk membuat para penerima manfaat mampu mencicil dan bisa dimanfaatkan oleh yang berpendapatan tetap maupun tidak.
"Jadi memang solusinya buat one fit for all, seolah-olah staircasing selesai, enggak. Itu kita memperluas pihak penerima, daripada di naikin harganya yang nerima malah bukan MBR," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo menerangkan staircasing ownership prinsipnya ini merupakan skema untuk menjangkau berbagai kalangan agar lebih leluasa untuk mendapatkan hunian layak.
Dari sisi skema itu terbuka untuk penghasilan tetap dan tidak tetap. Namun, pihak perbankan dalam hal ini pun akan mengetatkan penilaian kemampuan pembayaran. Untuk penghasilan tidak tetap biasanya bank memiliki cara-cara sendiri bagaimana mereka menilai seseorang itu mampu atau tidak.
Skema pembiayaan baru ini dirancang untuk memperlancar pembangunan rumah terjangkau secara masif dan dapat diterima oleh target yang tepat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sebagai informasi, data BPS 2021 mencatat backlog 12,7 juta yang belum punya rumah. Namun, pertumbuhan orang yang berkeluarga baru itu sekitar 600 ribuan setiap tahun. Sementara itu, PUPR dalam hal ini memberikan subsidi perumahan berupa FLPP, BP Tapera, RPJMN target rusun 1 juta unit, dan KPBU targetnya 15.000 namun masih piloting.
Dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, terkait dengan skema staircasing ownership, bahwa tenor untuk skema dimaksud adalah 30 tahun.
“Tenornya sampai dengan 30 tahun, tapi kita akan membagi menjadi 10 tahun pertama dengan suku bunga flat, lalu 10 kedua dan 10 ketiga dengan pengurangan suku bunga. Hal ini sedang kita uji, masyarakat nanti membayar dari sepertiga gajinya," kata Herry.
Adapun, sasaran dari Staircasing Ownership adalah Masyarakat yang berada pada Desil 4 yaitu masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp3,9juta – Rp3,8juta), Desil 5 masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp4juta - Rp4,6juta) dan Desil 6 masyarakat denan penghasilan sekitar Rp4,7juta – Rp5,6juta).
"Kepemilikan bertahap ini kemungkinan diterapkan dengan mengadaptasi akad syariah Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)," jelasnya.
Kelanjutan dari pembahasan staircasing ownership adalah menerima masukan dari bank pelaksana, pembahasan aspek legal, dukungan pemerintah untuk perbankan, kelayakan kredit, dan juga hal lainnya yang terkait dengan para pihak sektor perumahan.
